Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPPA Minta Penyedia Jasa Lindungi Anak dari Dampak Negatif Internet

Kompas.com - 27/07/2021, 14:35 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga meminta para penyedia jasa teknologi informasi dan komunikasi bersinergi dengan pemerintah melindungi anak dari dampak buruk internet.

Bintang mengatakan, pada masa pandemi Covid-19 ini, penggunaan internet memberikan sejumlah manfaat sekaligus risiko bahaya bagi anak.

Beberapa bahaya itu antara lain kekerasan berbasis online hingga tipu muslihat berupa iming-iming dengan tujuan eksploitasi seksual maupun pornografi.

"Saya berpesan kepada para penyedia jasa media sosial, untuk dapat membantu pemerintah dalam memblokir berbagai konten negatif dan tidak patut bagi anak," ujar Bintang dikutip dari siaran pers, Selasa (27/7/2021).

Baca juga: Menteri PPPA Minta Anak-anak Pintar dan Bijaksana Gunakan Internet

Bintang mengatakan, memberikan perlindungan optimal bagi anak-anak di mana pun berada adalah tugas bersama, termasuk melindungi mereka di dunia maya.

Selain memberikan perlindungan optimal, penyedia layanan, pemerintah, dan seluruh pihak juga didorongnya harus dapat meningkatkan keamanan data pribadi pada anak pengguna TIK.

Tujuannya adalah agar privasi mereka tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

"Berbagai tantangan lainnya di dunia maya adalah banyaknya berita hoaks yang tersebar hingga disalahgunakannya data-data pribadi pengguna sosial media, termasuk anak," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Lanjutkan Pemberian Subsidi Kuota Internet Selama 5 Bulan

Bintang juga meminta agar anak-anak dapat memiliki pertahanan diri saat berselancar di dunia maya. Hal tersebut supaya anak-anak tidak terjebak dari sisi negatif internet tersebut.

"Anak-anak harus menjadi pengguna yang pintar dan bijaksana. Carilah sumber-sumber berita yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan, di antaranya kalian bisa mencari informasi dari media sosial lembaga-lembaga pemerintahan," kata Bintang.

Sementara itu Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informasi Boni Pudjianto mengimbau agar mitigasi dilakukan untuk menghindari risiko keamanan di dunia maya.

Baca juga: Kementerian PPPA Minta Tak Ada Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Pengamanan PPKM

Sebab, hal tersebut dapat berpengaruh negatif bagi perkembangan kognitif anak.

"Harus kita cegah bersama (dampak negatif internet), tidak hanya pemerintah tetapi penyedia platform, termasuk anak juga untuk memerhatikan, menjaga, dan menggunakan internet dengan baik," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com