Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Kompas.com - 26/07/2021, 22:06 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan tiga celah utama korupsi dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Peneliti ICW Almas Sjafrina menyebutkan celah yang pertama berada di tahap pendataan.

"Misalnya di tahap pendataan, sangat memungkinkan adanya data fiktif atau data ganda. Di situ sangat mungkin terjadi korupsi atau pemborosan anggaran," jelasnya dihubungi Kompas.com, Senin (26/7/2021).

Almas mengatakan, hal itu dapat diantisipasi pemerintah selama memiliki sistem integrasi data terkait dengan penduduk penerima bansos.

Baca juga: Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Celah kedua, lanjut Almas, ada di tahap pengadaan. Tahap pengadaan tidak hanya bansos tapi juga pengadaan barang lainnya.

"Pengadaan barang dan jasa di kondisi darurat punya kerentanan untuk di korupsi, karena BPK menunjuk langsung penyedia barang dan jasa yang diperlukan. Ini enggak hanya bicara bansos tapi apapun, seperti masker atau alat kesehatan, kerentanannya (di korupsi) sama," tutur dia.

Celah terakhir berada di tahap distribusi bansos itu sendiri.

Almas mengungkapkan bahwa praktek korupsi yang dilakukan pada tahap ini adalah pemotongan bansos hingga pungutan liar.

"Misalnyq, bansos sembako tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan pemerintah daerah, kemudian juga pemotongan bansos tunai dengan berbagai modus mulai dari memberi bantuan warga lain yang luput mendapatkan bansos atau untuk membuat dokumen kependudukan sebagai syarat penerimaan bansos," ungkapnya.

Baca juga: 8 Bansos yang Akan Disalurkan Selama Perpanjangan PPKM

Sebagai informasi pemerintah akan memberikan bansos tambahan karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dilanjutkan.

Berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Minggu (25/7/2021) bantuan itu meliputi pemberian uang tunai dan juga sembako beras sebanyak 10 kilogram.

Bantuan sosial tunai akan diberikan pada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada bulan Mei dan Juni, yang pencairannya akan dilakukan di bulan Juli.

Pemerintah juga memberikan kartu sembako PPKM untuk 5,9 juta KPM dengan nilai Rp 200 ribu selama 6 bulan.

Selain itu subsidi kuota internet siswa dan pengajar juga akan berlanjut mulai Agustus hingga Desember 2021 kepada 38,1 juta penerima dengan anggatan 5,54 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com