Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kompas.com - 23/07/2021, 20:13 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengkritik strategi pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Ia menilai, pemerintah bekerja sendiri tanpa melibatkan masyarakat.

Menurut Muhaimin, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menangani pandemi, tetapi keterlibatan masyarakat tetap diperlukan.

"Ada titik lemah, karena kesungguhan, keseriusan, dan all out itu kemudian pemerintah menjadi satu-satunya pelaku penanganan keadaan, sehingga partisipasi masyarakat menjadi sangat berkurang," kata Muhaimin, saat berpidato dalam acara peringatan Hari Lahir ke-23 PKB, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Muhaimin: Kalau Pemerintah Gagal, Kita Bisa Jadi Partai Gagal

"Semua serba pemerintah, semua diambil alih pemerintah, langkah-langkah pemerintah. Partisipasi, keterlibatan masyarakat sejak awal menjadi persoalan," kata Muhaimin melanjutkan.

Menurut Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, pemerintah semestinya merevisi strategi penanganan pandemi dengan membuka keterlibatan masyarakat.

Wakil Ketua DPR itu mengatakan, pemerintah semestinya meniru langkah Presiden Soekarno menemui pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asyari ketika menghadapi invasi penjajah pascakemerdekaan.

"Strategi pembangunan yang kita lakukan harus benar-benar, tidak hanya top-down tapi juga bottom-up, tidak hanya satu arah tetapi seluruh arah bergerak di dalam mengatasi pandemi," kata Cak Imin.

Baca juga: Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Untuk itu, Cak Imin mengajak masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi yang telah berlangsung selama satu tahun lebih ini.

"Saya mengajak seluruh masyarakat untuk proaktif mengambil peran, ketika pemerintah tidak berdaya atau bahkan mengalami masa-masa kesulitan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com