Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog: Ketertutupan Data Covid-19 Sangat Bahayakan Pengendalian Pandemi

Kompas.com - 22/07/2021, 15:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengingatkan pemerintah akan bahayanya ketertutupan data Covid-19 atau bahkan melakukan manipulasi data terhadap pengendalian pandemi.

Menurut dia, sejumlah dampak berpotensi terjadi kepada bangsa dan negara bila ketertutupan data dilakukan.

"Ketertutupan dalam komunikasi, informasi data ini sangat membahayakan bagi pengendalian pandemi. Karena dia akan mendorong kepada misstrategy, misleading, miss alokasi, dan juga miss ekspektasi," kata Dicky dalam diskusi virtual bertajuk "Berburu Rente di Tengah Krisis: Siapa di Balik Distribusi Ivermectin?" Kamis (22/7/2021).

Dicky mengungkapkan, dampak dari adanya ketertutupan data bahkan mengakibatkan lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi.

Hal ini karena, jika data dilihat kasus menurun, maka masyarakat akan mengartikan seolah kondisi pandemi sudah membaik dan kembali melakukan aktivitas seperti biasa.

Baca juga: Ketua DPR: Jangan Demi Dibilang Berhasil Tangani Covid-19, Data Sesungguhnya Tak Dibuka ke Publik

"Lonjakan kasus karena warga didorong untuk melakukan aktivitas biasa. Ketidakakuratan data saja sudah bisa membuat seperti itu. Under-reported, undercount bahkan ini akan menjadi satu potensi perburukan pandemi," jelasnya.

Lanjut Dicky, ketertutupan data yang mengakibatkan lonjakan itu juga akan memuncak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Masyarakat, kata dia, akan melihat bahwa kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan data atau informasi resmi dari pemerintah.

"Ketika kenyataan dikatakan beritanya positif, tapi di lapangan ya kematian ada, dan kekurangan lainnya. Ketakutan itu ada, dan tidak bisa ditutupi. Ketakutan itu akan tercermin dari kehidupan sehari-hari. Dan diharapkan adanya pemulihan justru tidak terjadi," imbuhnya.

Tak sampai di situ, Dicky juga memaparkan dalam presentasinya, agar pemerintah menghindari dugaan manipulasi data.

Baca juga: Lapor Covid-19: Jangan Senang Dulu Lihat Angka Kesembuhan Tinggi

Pasalnya, Dicky menilai manipulasi data merupakan penanda utama korupsi Covid-19. Namun, Dicky tak menjelaskan detail terkait manipulasi data yang berefek pada korupsi.

"Kalau manipulasi data, itu sudah ke arah (korupsi). Manipulasi data adalah penanda utama korupsi Covid-19," kata Dicky.

Kendati demikian, Dicky berpandangan bahwa pemerintah sejauh ini masih menyampaikan seluruh informasi atau data terkait perkembangan kasus Covid-19.

Namun, hal tersebut bukan berarti menutup kemungkinan pemerintah akan melakukan ketertutupan data.

Untuk itu, Dicky mengatakan jika sudah ada dugaan yang mengarah pada ketertutupan bahkan manipulasi, menjadi tugas bersama semua pihak untuk meluruskan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com