Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar: Pemerintah Tidak Bisa Katakan Jauhi Kerumuman tetapi Mal dan Pasar Dibuka

Kompas.com - 22/07/2021, 14:48 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Nugroho mengkritisi kebijakan publik yang diterapkan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Menurut Yanuar, pesan yang ditegaskan pemerintah selama ini bukan pesan yang tunggal untuk mengantisipasi penularan Covid-19.

"Saya contohkan, kalau Anda diminta mengurangi mobilitas, menjaga jarak, akan tetapi mal buka, pasar buka. Apa yang Anda rasakan? Itu yang disebut mixed message. Itu tidak boleh ada," ujar Yanuar dalam keterangan pers secara virtual bersama platform LaporCovid-19, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Konsekuen dengan Target Tes yang Dicanangkan pada Awal PPKM Darurat

Yanuar menekankan adanya komuninasi yang kontradiktif dalam kebijakan pemerintah tersebut. Akibatnya, kontradiksi dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.

Idealnya, komunikasi kebijakan pemerintah di masa krisis tidak boleh mendua.

"Tidak boleh mendua. Apalagi membingungkan. Pesannya harus tunggal dan jelas," tutur Yanuar.

"Tidak bisa pemerintah katakan bahwa 'pandemi ini berbahaya ya, yuk jaga jarak, jauhi kerumunan', tapi pasar buka, mal buka, office buka. Itu mengirim mixed message," kata dia.

Baca juga: Jelang Pelonggaran PPKM, Tes Covid-19 Berkurang dan Positivity Rate Masih Tinggi

Yanuar menyarankan, seperti apa pun kalimat yang disampaikan, seharusnya pesan kepada masyarakat harus tunggal.

Masyarakat sebaiknya diajak menyadari bahwa pandemi Covid-19 merupakan situasi di mana potensi penularan sangat mudah terjadi.

"Karena itu urusan kesehatan dan keselamatan adalah nomor satu. Yang lainnya nanti. Pesannya tunggal," ucapnya.

"Kebijakan publik mesti jelas, lugas, tegas. Ini menurut saya dari kacamata kebijakan publik," kata Yanuar Nugroho.

Baca juga: Pemerintah Dianggap Turunkan Testing Demi Pelonggaran PPKM, Ini Respons Kemenkes

Dia menambahkan, selain menyampaikan pesan yang jelas dan tegas, kebijakan yang perlu ditempuh adalah menaikkan jumlah pemeriksaan atau testing Covid-19, memasifkan tracing kontak Covid-19, memaksimalkan perawatan (treatment), menurunkan positivity rate dan mempercepat vaksinasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com