Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Targetkan Herd Immunity di Pulau Jawa Tercapai Akhir Agustus, Mungkinkah?

Kompas.com - 21/07/2021, 13:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekebalan komunitas atau herd immunity di Pulau Jawa ditargetkan dapat tercapai pada akhir Agustus 2021.

Hal itu diungkapkannya saat memberikan pengarahan dalam rapat evaluasi PPKM Darurat Jawa-Bali yang digelar secara virtual pada 16 Juli lalu.

Menurut Jokowi, jika tak bisa tercapai pada akhir Agustus, herd immunity untuk Pulau Jawa ditargetkan terjadi pada pertengahan September 2021.

Target tersebut berdasarkan capaian vaksinasi di sejumlah provinsi di Pulau Jawa. Hingga pekan lalu, kata Presiden, cakupan vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta mencapai 72 persen.

Namun, untuk provinsi lain capaian vaksinasi belum setinggi DKI Jakarta.

Misalnya saja di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten yang cakupan vaksinasinya saat ini masih berkisar antara 12 persen hingga 14 persen.

Baca juga: Epidemiolog UGM Ungkap Herd Immunity di Indonesia Sulit Terbentuk

Meski begitu, Jokowi meminta agar vaksinasi untuk ketiga provinsi itu harus difokuskan.

Menanggapi hal tersebut, Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menegaskan tidak mungkin mencapai herd immunity Pulai Jawa pada Agustus tahun ini.

Menurutnya, herd immunity bukan sebuah kondisi instan. Dibutuhkan proses panjang untuk mencapainya secara menyeluruh.

"Jadi kalau disebut herd immunity Agustus ya tidak mungkin. Yang bisa tercapai itu ya pada akhir tahun 2021 itu bisa tercapai cakupan vaksinasi (di Jawa) 85 persen," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (21/7/2021).

Artinya, baru satu variabel yang tercapai, yakni target penyuntikan sebagai pendukung kondisi kekebalan komunitas.

Baca juga: Kapolri: Semoga Jelang Agustus-September Herd Immunity Terwujud

3 variabel herd immunity

Lebih lanjut Dicky menjelaskan, untuk mencapai herd immunity ada tiga variabel yang harus dicapai secara bersamaan.

Pertama, treshold atau cakupan orang yang divaksin.

"Menurut saya saat ini minimal cakupan vaksinnya 80 persen dari keseluruhan total penduduk," kata Dicky.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com