Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Terjadi Overload Pasien di RS, IDI Minta Pemerintah Perpanjang PPKM Darurat

Kompas.com - 19/07/2021, 14:07 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi berharap kebijakan pemberlakuan pembatasan kebijakan masyarakat (PPKM) darurat dapat diperpanjang oleh pemerintah.

Hal tersebut dikarenakan saat ini kondisi rumah sakit tengah kewalahan menampung pasien, terutama pasien Covid-19.

"Kami mengusulkan dengan kondisi data yang kami dapatkan, dengan masih adanya overload di beberapa rumah sakit, maka kami tetap berharap ini (PPKM) perlu diperpanjang," ujar Adib di acara Update Kondisi Dokter dan Strategi Upaya Mitigasi Risiko mencegah Kolapsnya Fasilitas Kesehatan, Minggu (18/7/2021).

Baca juga: Federasi Serikat Pekerja Keberatan jika PPKM Darurat Diperpanjang

Tidak hanya diperpanjang, evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM darurat di Jawa-Bali yang akan segera berakhir juga perlu dilakukan.

Termasuk memperluas penerapan PPKM tersebut di luar wilayah Jawa-Bali yang kasus Covid-19-nya berpotensi meningkat.

"Laporan beberapa wilayah di luar Jawa-Bali yang sudah ada peningkatan kasus, maka ini perlu juga diupayakan perluasan di wilayah-wilayah yang potensinya sekarang adanya kenaikan kasus," ujar dia.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Tim Mitigasi Dokter IDI Mahesa Paranadipa mengatakan, sejak awal pihaknya sudah mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan sesuai undang-undang (UU) Karntina Kesehatan.

Baca juga: Besok Hari Terakhir PPKM Darurat, Apakah Diperpanjang? Ini Kata Satgas

Apalagi saat ini kasus Covid-19 yang terjadi semakin meningkat tajam.

"Jadi memang pertimbangannya selama lonjakan kasus belum bisa terkontrol dengan baik dan masih terus terjadi, maka harus segra dibuat kebijakan untuk membatasi gerak masyarakat," kata dia.

Sebab kebijakan PPKM membatasi mobilitas masyarakat untuk berkumpul, berinteraksi dalam jarak dekat, sehingga pihaknya mendukung kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya pun mempercayakan kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan itu.

"Terutama kebijakan membatasi gerakan tapi harus dengan solusi-solusi bagi masyarakat," ucap Mahesa.

Baca juga: Evaluasi PPKM Darurat, Anies Sebut Masih Banyak Pasien Antre Masuk Rumah Sakit

Adapun PPKM darurat di Jawa-Bali akan berakhir besok, Selasa (20/7/2021).

Banyak kalangan mendesak agar PPKM tersebut diperpanjang mengingat kasus Covid-19 di Tanah Air yang belum menurun.

Pemerintah pun belum memutuskan akan memperpanjang atau tidak kebijakan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com