Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mobilitas Masih Tinggi, Epidemiolog Dorong PPKM Darurat Diperpanjang dan Diperluas

Kompas.com - 19/07/2021, 13:06 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono mendorong pemerintah memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pemberantasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali.

Seperti diketahui, PPKM Darurat berlaku sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di berbagai kabupaten/kota di Pulau Jawa-Bali.

Namun, hingga saat ini kasus aktif Covid-19 belum juga menurun. Kasus harian Covid-19 pun dalam sepekan terakhir beberapa kali melewati penambahan 50.000 pasien dalam sehari.

"Mau enggak mau diperpanjang," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/7/2021).

Baca juga: Soal Perpanjangan PPKM Darurat, Ketua DPR Nilai Harus Berdasarkan Data dan Fakta

Pandu mengatakan, selama penerapan PPKM Darurat, penurunan mobilitas masyarakat baru efektif terjadi di DKI Jakarta.

Sementara, kota-kota lain di luar DKI Jakarta seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Bali masih terjadi mobilitas yang cukup tinggi.

Selain itu, Pandu mengatakan, kasus Covid-19 saat ini mulai meningkat di beberapa wilayah di luar Pulau Jawa-Bali.

Dengan demikian, ia menyarankan agar PPKM Darurat tidak hanya diperpanjang tetapi diperluas.

"Di Papua, Maluku, di beberapa pulau lain yang tadinya kita anggap kurang (kasus Covid-19), ternyata terjadi juga penyebaran varian Delta ke arah situ mengakibatkan lonjakan kasus, jadi tidak hanya perpanjangan tapi perluasan ke wilayah-wilayah yang harus PPKM Darurat," ujarnya.

Baca juga: Terbitkan SE, Mendagri Minta Kepala Daerah Bantu Masyarakat yang Kesulitan Ekonomi Saat PPKM Darurat

Pandu mengatakan, dalam penanganan Pandemi tidak cukup hanya menambah jumlah tempat tidur isolasi dan fasilitas kesehatan lainnya.

Ia mengingatkan, pemeriksaan (testing), pelacakan kontak erat (tracing) dan perawatan (treatment) harus diperkuat.

Terkait testing Covid-19, Pandu meminta Pemerintah Daerah (Pemda) aktif melaporkan jumlah testing dalam sehari sesuai permintaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Nah itu (testing) yang perlu dievaluasi, saya rasa testing (nasional) masih jauhlah, tapi jangan hanya testing tapi tracing dan isolasi yang bener," ucapnya.

Lebih lanjut, Pandu mendorong agar edukasi terkait manfaat menggunakan masker diperkuat di masyarakat agar dapat menekan kasus Covid-19.

"Daripada bagi-bagi obat, mending bagi masker dan pemerintah harus menyediakan masker yang bagus dan murah kalau perlu dibagikan kepada orang-orang yang enggak mampu supaya mereka patuh," ujar dia.

Baca juga: PPKM Darurat, Kata Jokowi dan Permintaan Maaf Luhut

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com