Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Salurkan Bansos Selama PPKM Darurat, Pos Indonesia Tempuh Cara Door to Door

Kompas.com - 18/07/2021, 20:58 WIB
Yussy Maulia Prasetyani,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Dalam upaya menyelamatkan perokonomian masyarakat, pemerintah menjalankan program Jaring Pengalaman Sosial. Salah satunya, memberikan bantuan sosial tunai (BST) yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia.

Tahun ini, bansos ditargetkan untuk menjangkau hingga 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penyaluran pun dilakukan secara bertahap. Salah satunya dilakukan di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Minggu (18/7/2021).

Mengingat adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali, Pos Indonesia pun menyalurkan BST secara door to door atau mendatangi langsung ke rumah KPM.

Cara ini juga dilakukan untuk mencegah timbulnya kerumunan saat pembagian BST berlangsung sehingga dapat mengurangi rantai penyebaran Covid-19.

Baca juga: Bansos Serentak Disalurkan, Kantor Pos Kediri Pastikan Para Petugas Dibekali Imun Kuat

Untuk mengejar target penyaluran BST kepada 10 juta KPM pada tahun ini, Pos Indonesia juga menambah jumlah tenaga penyalur dan bantuan komunitas. Tenaga penyalur yang mendatangi rumah KPM pun dipastikan telah divaksin Covid-19.

Pastikan penyaluran BST sampai ke masyarakat

Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia Charles Sitorus mengatakan, penyaluran BST dilakukan secara serentak oleh seluruh Kantor Pos di Indonesia, kecuali wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Pasalnya, menurut Charles, wilayah-wilayah tersebut masih menunggu data dan kepastian dari Kemensos.

"Dalam penyalurannya, Pos Indonesia bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Satgas Covid-19, dan pihak keamanan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan," sambung Charles dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas, Minggu.

Sementara itu, dalam hal validitas data KPM, Pos Indonesia terus melakukan pembaruan data secara berkala kepada Kemensos.

"Kami punya kesepakatan, jika ada data yang tidak valid akan dikembalikan ke Kemensos. Data setiap sebulan sekali berubah karena memang ada pergeseran, penambahan, maupun
pengurangan," tutur Charles.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Samono mengatakan, Kemensos dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan berkolaborasi untuk mengawal validitas data KPM.

Selain itu, keduanya juga akan memastikan kesesuaian jumlah dan ketepatan waktu penyaluran BST.

"BPKP akan memeriksa dari sisi akuntabilitas guna meyakinkan bahwa prosedur yang dijalankan oleh Kemensos benar-benar disosialisasikan oleh lembaga di bawahnya, termasuk provinsi hingga tingkat paling bawah," kata Samono.

Baca juga: Cek Bansos Kartu Sembako, PKH, dan BST di cekbansos.kemensos.go.id

Adapun jumlah bantuan yang diterima oleh KPM dalam penyaluran BST kali ini sebesar Rp 600.000. Jumlah tersebut merupakan alokasi dari BST Mei dan Juni 2021.

Disambut baik oleh masyarakat

Penyaluran BST pada Minggu pun disambut gembira oleh sejumlah KPM. Salah satunya, Ahmad Maulana.

Halaman:


Terkini Lainnya

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com