Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi I DPR Minta Kemenlu Pastikan WNI di Luar Negeri Bisa Mengakses Vaksin

Kompas.com - 16/07/2021, 15:56 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta Kementerian Luar Negeri memastikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri dapat memperoleh askses terhadap vaksin.

Ia berharap Kemenlu melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dapat memberi perhatian penuh terhadap kondisi WNI di berbagai belahan dunia di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang meningkat.

"Vaksin sangat penting bagi WNI di luar negeri agar mereka bisa lebih fokus dalam belajar maupun bekerja. Apalagi jumlah WNI yang menjadi penyumbang devisa jumlahnya sangat banyak," kata Meutya, Jumat (16/7/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Pemberdayaan Ekonomi bagi Pekerja WNI yang Dipulangkan Malaysia

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, Kemenlu dapat memaksimalkan fungsi kedubes dan konsulat jenderal untuk mendata WNI di luar negeri yang sudah dan belum mendapat vaksin.

Meutya pun meminta agar Kemlu memberi perhatian khusus terhadap para WNI yang tinggal di negara dengan kasus Covid-19 tinggi seperti Brasil, Inggris, India, dan Spanyol.

Sebab, kemungkinan WNI di negara-negara tersebut untuk terpapar virus tentu lebih besar dibandingkan di negara lain.

Baca juga: KJRI Jeddah: 327 WNI Jadi Jemaah Haji Tahun 2021

"Yang jelas, berapapun jumlah WNI yang ada di negara-negara tersebut, merupakan kewajiban bagi negara untuk melindungi mereka sebagai bentuk kehadiran negara. Para Duta Besar perlu diminta untuk siaga penuh menghadapi trend lonjakan Covid dunia," kata Meutya.

Berdasarkan catatan Kemenlu hingga Jumat pagi pukul 08.00 WIB, terdapat 5.318 orang WNI di luar negeri yang terpapar Covid-19 dengan rincian 4.355 orang sembuh, 215 orang meninggal dunia, dan 748 orang masih dalam perawatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com