Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Minta Lokasi Vaksinasi Diperbanyak untuk Hindari Kerumunan

Kompas.com - 15/07/2021, 12:48 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah memperbanyak lokasi-lokasi vaksinasi agar tidak menimbulkan kerumunan masyarakat yang mengantre untuk mengikuti vaksinasi.

Rahmad khawatir, lokasi vaksinasi yang terbatas justru dapat menjadi kluster penyebaran Covid-19 akibat kerumunan antrean vaksinasi.

"Saya berharap agar spot-spot program vaksinasi diperbanyak, tidak mengumpul di satu tempat sehingga memunculkan kerumunan yang besar yang berpotensi adanya kluster baru," kata Rahmad saat dihubungi, Kamis (15/7/2021).

Baca juga: Penularan Covid-19 Tinggi, Anggota DPR: Tidak Ada Alasan Tidak Lanjutkan PPKM Darurat

Politikus PDI-P itu berpendapat, semestinya lokasi vaksinasi dapat disebar hingga tingkat kelurahan agar masyarakat tidak perlu berkerumun di satu lokasi.

"Saya harap dipecah-pecah ya, jangan terkumpul di satu kecamatan, tapi di berbagai tempat, banyak tempat, banyak spot-spot sampai kelurahan-kelurahan kalau perlu kalau memungkinkan," kata dia.

Ia berharap, dengan tersebarnya lokasi vaksinasi serta stok vaksin yang terus bertambah, maka program vaksinasi dapat dipercepat dan mampu menekan laju penularan Covid-19.

Diketahui, terjadi kerumunan di sejumlah wilayah di Indonesia akibat membeludaknya masyarakat yang ingin mengikuti vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Wapres: Kinerja Pasar Modal Syariah Melambat Akibat Pandemi Covid-19

Di Rumah Sakit Umum Daerah Genteng, Banyuwangi, warga berdesak-desakan menunggu antrean pendaftaran vaksinasi sejak pagi hari.

Humas RSUD Genteng Sugio Sastro mengatakan, hal itu disebabkan oleh tingginya antusiasme warga untuk mengikuti vaksinasi.

"Kami sudah kesekian kali melaksanakan kegiatan ini. Tapi sebelumnya aman-aman saja," kata Sugio saat dihubungi, Selasa (13/7/2021).

Selain itu, kerumunan antrean vaksinasi Covid-19 juga terjadi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang, Rabu (14/7/2021) hingga masyarakat merobohkan pagar gedung.

Baca juga: Pimpinan Komisi IX Minta Semua Provinsi Siapkan Skenario Terburuk Antisipasi Penyebaran Corona Varian Delta

Direktur Poltekes Kupang Kristina Ragu tidak menduga muncul banyak orang untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

“Antusiasme mayarakat luar biasa, kemarin kami tidak antisipasi, masyarakat mengejar vaksin dengan datang pagi sekali,” ujar Kristina, kepada sejumlah wartawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com