JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim berpendapat, pemerintah tidak perlu memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali jika tidak dapat mengawasi pelaksanaannya secara ketat.
Luqman menilai, pelaksanaan PPKM darurat Jawa-Bali selama dua pekan terakhir belum berjalan optimal, salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan oleh pemerintah.
"Jika pemerintah ragu akan kemampuannya melakukan pengawasan, sebaiknya PPKM Darurat Jawa Bali tidak usah diperpanjang. Pemerintah perlu mulai menyusun kebijakan alternatif lain pengendalian Covid-19," kata Luqman dalam keterangan tertulis, Rabu (14/7/2021).
Baca juga: Pekan Depan, Pelanggar PPKM di Jakpus Bisa Kena Sanksi Pidana
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menyebut, selama PPKM daturat, penyekatan lalu lintas hanya diterapkan secara ketat pada hari kerja, pusat-pusat perbelanjaan pun masih beroperasi meski bukan penyedia makanan dan alat kesehatan.
"Saya juga melihat masih banyak orang makan di warung-warung makan. Seolah tidak ada pengawasan dari aparat pemerintah daerah setempat," ujar dia.
Selain minimnya pengawasan pemerintah, Luqman menilai PPKM darurat yang tidak efektif juga dipengaruhi faktor kejenuhan masyarakat dalam menghadapi pandemi serta tidak jelasnya penyaluran bantuan sosial dari pemerintah daerah.
Menurut Luqman, penurunan tingkat mobilitas penduduk selama masa PPKM darurat pun tidak sebanding dengan laju penyebaran Covid-19 yang terus melonjak.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan pemerintah apabila PPKM darurat diperpanjang supaya kebijakan itu efektif meredam Covid-19 dan tidak merugikan masyarakat.
"Karena tanpa pengawasan yang ketat, PPKM Darurat lebih banyak mendatangkan kerugian bagi masyarakat baik pada aspek kesehatan maupun ekonomi. Dan, bisa juga malah menggerus legitimasi politik pemerintah," kata dia.
Baca juga: PPKM Darurat Hampir 2 Pekan, Keterisian RS Covid-19 di Jawa Masih di Atas 80 Persen
Pemerintah diketahui mewacanakan perpanjangan PPKM darurat hingga enam pekan ke depan menyusul meningkatnya penularan varian virus corona baru yaitu varian Delta.
Hal itu diketahui dari paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (12/7/2021).
"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," sebut paparan Sri Mulyani dikutip Kompas.com, Senin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.