Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Ajak MUI Kerja Sama Tangani Covid-19

Kompas.com - 14/07/2021, 18:14 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut bekerja sama dengan pemerintah menangani Covid-19 yang belum kunjung usai.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat bersilaturahmi dengan MUIU), di Kantor MUI, Rabu (14/7/2021).

Menurut Muhadjir, MUI memiliki perangkat organisasi sampai di tingkat paling bawah.

"Itu berpeluang besar membantu dalam program-program penanganan Covid-19 pemerintah," kata Muhadjir dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Kepada Menko PMK, MUI Usulkan Bansos Insentif Kedaruratan untuk Ulama

Program-program tersebut antara lain vaksinasi, bantuan sosial (bansos), dan sosialisasi penjelasan berbagai macam isu.

Terutama, kata dia, melawan isu-isu negatif dan kontraproduktif terhadap langkah-langkah pemerintah menangani Covid-19.

"Agar masyarakat tidak tepengaruh pemberitaan tidak benar," ujar Muhadjir.

Apalagi, kata Muhadjir, MUI merupakan organisasi strategis yang dimiliki Indonesia dan selalu berada di depan.

Terutama ketika dalam keadaan kritis dan membutuhkan dorongan dan dukungan dari elemen-elemen agama terutama umat Islam.

Sementara itu, Ketua Umum MUI K.H. Miftachul Achyar mengatakan, pertemuan dengan Menko PMK tersebut merupakan upaya menyamakan presepsi antara MUI dan pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Menurut Miftachul, dalam penanganan Covid-19 diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Baca juga: Tiba-tiba Drop Saat Isoman, Pasien Covid-19 asal Depok Wafat di Ambulans Usai Ditolak RS

"Karena penanganan Covid-19 yang baik akan menyelamatkan generasi masa depan Indonesia. Kita punya keyakinan bersama bahwa semua itu Insya Allah bisa diatasi dengan kerja sama yang baik," kata dia.

Paling penting, ujar dia, dalam menanganinya semua pihak memiliki kemampuan dan kemauan. Termasuk juga tulus dan bersungguh-sungguh menjalankan amanah tersebut.

 

"Singkirkan kepentingan pribadi dan kepentingan yang lain," ucap Miftachul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com