Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apresiasi Asrama Haji Jadi RSD Covid-19, Anggota DPR Harap Tak Ada Lonjakan

Kompas.com - 12/07/2021, 09:37 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengapresiasi gerak cepat pemerintah menjadikan Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur menjadi rumah sakit darurat penanganan pasien Covid-19 yang mulai beroperasi sejak Sabtu (10/7/2021).

Menurut dia, hal ini menjadi bukti nyata kerja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk masyarakat.

"Ini kan bukti nyata, pemerintah bekerja serius dan bertindak all out menangani saudara-saudara kita yang sakit. Bayangkan, hanya dalam lima hari, Asrama Haji bisa dibuat berubah fungsi menjadi rumah sakit penanganan Covid-19, bukan untuk tempat isolasi mandiri lho,” kata Rahmad dalam keterangannya, Minggu (11/7/2021).

Baca juga: Proses Alih Fungsi Asrama Haji Pondok Gede Jadi RS Darurat Covid-19 Berlangsung 5 Hari

Politisi PDI-P itu secara khusus juga mengapresiasi jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Kesehatan yang telah memfasilitasi segala fasilitas kesehatan penanganan Covid-19 di Asrama Haji.

Rahmad menambahkan, di sisi lain segala upaya dan kerja keras pemerintah mengatasi lonjakan kasus Covid-19 akan percuma jika masyarakat masih abai dengan protokol kesehatan.

Ia menilai, seharusnya menjaga protokol kesehatan menjadi catatan semua pihak.

Menurut dia, berapa pun rumah sakit yang disiapkan negara, jumlahnya tidak akan cukup untuk membendung lonjakan kasus Covid-19 jika masyarakat masih abai protokol kesehatan.

"Negara sudah pontang-panting, tapi kalau kita tidak taat aturan ya percuma," tuturnya.

Baca juga: Kamis Pekan Ini, Jokowi Ingin Asrama Haji Pondok Gede Siap Dipakai untuk RS Darurat Covid-19

Ia mengatakan, Covid-19 bisa dikendalikan apabila semua pihak bekerja sama serta mulai menggelorakan semangat gotong royong terutama di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Sebab, Rahmad menilai bahwa pemerintah tidak akan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal jika masih banyak masyarakat yang abai protokol kesehatan.

"Mobilitas masih tinggi. Sesama warga juga bisa saling mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," kata dia.

Selain itu, Rahmad berharap pemerintah daerah (Pemda) lainnya juga melakukan hal yang sama dengan membuat rumah sakit penanganan Covid-19 yang memanfaatkan gedung dan sarana Pemda.

Baca juga: Soal Vaksinasi Covid-19 Berbayar, YLKI: Yang Gratis Aja Masih Banyak yang Malas, apalagi Ini...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com