Moeldoko Sebut PPKM Darurat Jadi Skenario Pemerintah Kurangi Mobilitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pemerintah sudah memiliki skenario pengendalian pandemi Covid-19 di tengah lonjakan kasus yang sedang terjadi.

Menurut dia, salah satu skenario pemerintah dalam mengendalikan pandemi yakni dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"PPKM Darurat salah satu skenario yang dipilih oleh pemerintah untuk menekan penyebaran. Khususnya persoalan mobilitas manusia," kata Moeldoko melalui keterangan video, Sabtu (10/7/2021).

Baca juga: Shalat Idul Adha di Wilayah PPKM Darurat di Rumah, MUI: Keselamatan Jiwa Lebih Utama

Moeldoko menjelaskan, PPKM Darurat bisa menekan mobilitas manusia yang menjadi salah satu penyebab masifnya penularan virus corona.

Ia mengatakan, akan sangat berbahaya jika orang tanpa gejala (OTG) Covid-19 melakukan mobilitas karena bisa menularkan orang lain tanpa terdeteksi.

"Karena semua dari lingkungan yang tidak memahami bahwa mereka adalah OTG. Untuk itu lah sekali lagi mobilitas manusia itu menjadi hal yang diprioritaskan dalam PPKM Darurat ini," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga melakukan langkah-langkah untuk sektor obat-obatan dan melakukan berbagai inovasi di antaranya adalah penyediaan telemedicine.

Baca juga: Link 11 Telemedicine yang Layani Pasien Covid-19, Gratis Konsultasi Dokter dan Obat

Ini termasuk juga realokasi anggaran penyediaan tambahan tempat tidur, pengadaan oksigen dan mendorong percepatan vaksin.

"Termasuk juga tindakan tegas kepada para pelanggar PPKM Darurat dan para penimbun spekulan obat-obatan dan oksigen," ucap dia.

Adapun pemerintah telah menerapkan kebijakan PPKM Darurat sejak 3 hingga 20 Juli 2021. Kini pemerintah juga berencana memperluas cakupan PPKM Darurat hingga ke luar Jawa dan Bali.

Ada 15 kabupaten/kota yang akan menjadi sasaran perluasan kebijakan tersebut yang akan mulai berlaku sejak 12-20 Juli 2021.

"Pemerintah mendorong beberapa daerah (di luar Jawa-Bali) untuk diberlakukan PPKM Darurat," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: UPDATE: Sebaran 28.561 Pasien Sembuh Covid-19, Tertinggi di Jakarta dengan 16.839

Airlangga mengatakan, 15 kabupaten/kota yang akan menerapkan PPKM Darurat itu ialah yang mencatatkan nilai asesmen level 4.

\Artinya, di daerah tersebut terjadi peningkatan kasus Covid-19 secara signifikan, angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) di rumah sakit rujukan Covid-19 melebihi 65 persen, dan capaian vaksinasi kurang dari 50 persen.