Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Diminta Dukung Usulan Kompleks Parlemen Jadi RS Darurat

Kompas.com - 09/07/2021, 20:03 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengapresiasi sikap Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar yang menyebut DPR siap 'menyumbangkan' halaman Kompleks Parlemen untuk dijadikan rumah sakit darurat.

Namun, Lucius menilai respons serupa mesti ditunjukkan oleh pimpinan DPR dan fraksi-fraksi di DPR karena sesungguhnya mereka yang berstatus sebagai wakil rakyat, bukan sekjen.

"Sikap pimpinan dan DPR secara keseluruhan tentu wajar dituntut karena merekalah yang mengemban amanat sebagai wakil rakyat. Sekjen itu hanya pejabat yang menjadi supporting system DPR saja," kata Lucius saat dihubungi, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Halaman Gedung DPR Diusulkan Jadi RS Darurat Penanganan Covid-19

Menurut dia, sikap politik pimpinan DPR dan fraksi-fraksi atas ide mendirikan rumah sakit darurat di halaman Komplek Parlemen dapat membuktikan keseriusan mereka dalam memikirkan rakyat yang sedang membutuhkan fasilitas kesehatan.

Lucius mengatakan, ini merupakan momentum yang tepat bagi para wakil rakyat untuk bertindak nyata menunjukkan kepedulian kepada rakyat.

"Tindakan nyata ini tentu saja sangat politis tetapi tak ada partai yang bisa mengklaim karena menjadi keputusan atau sikap DPR secara kelembagaan," ujar Lucius.

Lucius pun berpendapat, apabila sikap tersebut tidak ditunjukkan maka dapat diduga bahwa komitmen DPR tidak jelas.

"Mereka lebih suka melakukan aksi vaksinasi di luar parlemen dengan membawa embel-embel partai karena bisa menguntungkan partai secara politis," kata dia.

Baca juga: DPR Siap Halamannya Dijadikan RS Darurat, Segera Kirim Surat ke Kemenkes

Sebelumnya, Indra menyatakan DPR siap membantu penanganan pandemi Covid-19 dengan menyediakan lahan Kompleks Parlemen untuk dijadikan rumah sakit darurat.

Indra mengatakan, DPR akan segera bersurat ke Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan kesiapan DPR tersebut.

"Kami pun segera bersurat untuk menyampaikan hal tersebut, hari ini suratnya kami kirim. (Surat) untuk menyampaikan jika halaman DPR akan digunakan prinsipnya siap tapi kami tidak punya SDM mediknya," kata Indra, Jumat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Suami di Jaksel Terjerat Lingkaran Setan Judi Online dan Pinjol, Istri Dianiaya Lalu Ditinggal Kabur

Suami di Jaksel Terjerat Lingkaran Setan Judi Online dan Pinjol, Istri Dianiaya Lalu Ditinggal Kabur

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Nasional
Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com