Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Kominfo: Pemerintah Bersiap Hadapi Kondisi Pandemi yang Lebih Buruk

Kompas.com - 09/07/2021, 17:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Dedy Permadi mengatakan, pemerintah tengah bersiap untuk menghadapi kondisi pandemi Covid-19 yang lebih buruk.

Menurut Dedy, pemerintah berupa mengonversi ruang perawatan non-Covid-19 menjadi ruang perawatan intensif untuk pasien Covid-19, terutama pada rumah sakit di Jawa dan Bali.

"Pemerintah bersiap untuk menghadapi kondisi yang lebih buruk," ujar Dedy dalam konferensi pers perkembangan PPKM darurat secara daring, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: UPDATE 9 Juli: Sebaran 38.124 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Langkah tersebut didukung dengan penyediaan ventilator, serta penambahan tenaga kesehatan.

Selain itu, pemerintah akan meningkatkan jumlah tempat isolasi pasien.

Kemudian, pemerintah daerah diminta mencari solusi untuk menambah ruang perawatan untuk pasien Covid-19.

Dedy mengungkapkan, Menteri Kesehatan akan memobilisasi sumber daya manusia (SDM) untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan.

"Mahasiswa kedokteran tingkat akhir dan calon perawat akan dilibatkan untuk membantu situasi darurat saat ini," tuturnya.

Baca juga: UPDATE 9 Juli: Sebaran 871 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Jawa Tengah Masih Tertinggi

Adapun, pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia selama 1,5 tahun ini. Tetapi, jumlah pasien positif masih terus bertambah.

Berdasarkan data pemerintah, hingga Jumat (9/7/2021) pukul 12.00 WIB, terjadi penambahan 38.124 pasien Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Dengan demikian, jumlah pasien yang terjangkit Covid-19 kini berjumlah 2.455.912 orang terhitung dari Maret 2020.

Jumlah kasus baru periode ini memang bukan rekor tertinggi selama pandemi, tetapi angkanya masih mengkhawatirkan karena nyaris menyentuh 40.000 pasien dalam sehari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com