Satgas: 2.654 Kelurahan Catatkan Angka Kepatuhan Pakai Masker Kurang dari 60 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, masih ada warga di berbagai daerah yang tak patuh dalam menerapkan protokol kesehatan, salah satunya memakai masker.

Padahal, penggunaan masker sangat krusial, apalagi kondisi Covid-19 di Indonesia sedang mengalami perburukan.

"Sayangnya, masih terdapat sebanyak 2.654 kelurahan di Indonesia yang kepatuhan memakai maskernya kurang dari 60 persen," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (8/7/2021).

Baca juga: Cegah Penularan Varian Delta, Masyarakat Diminta Gunakan Dua Lapis Masker

Menurut Wiku, Aceh menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak daerah yang tidak patuh, yakni 548 kelurahan.

Kemudian, Jawa Barat 503 kelurahan, Jawa Timur 493 kelurahan, Jawa Tengah 186 kelurahan.

Lalu, Sumatera Utara 174 kelurahan, Kalimantan Selatan 131 kelurahan, Sulawesi Selatan 103 kelurahan, Sumatera Barat 85 kelurahan, Sulawesi Tenggara 62 kelurahan, dan Banten 61 kelurahan.

"Sebagian besar dari provinsi penyumbang ketidakpatuhan memakai masker tertinggi berasal dari luar Jawa dan Bali," ujar Wiku.

Merespons hal tersebut, Wiku meminta pemerintah daerah segera mendisiplinkan warga dalam penerapan protokol kesehatan.

Para gubernur, bupati, dan wali kota di wilayah-wilayah tersebut diminta meningkatkan pengawasan di titik-titik keramaian. Pelanggar harus dipastikan menerima sanksi tegas.

"Ingat, memakai masker adalah hal yang termudah dan tersederhana yang bisa dilakukan namun berdampak besar dalam menekan penularan apabila dilakukan secara disiplin dan bersama-sama," ujar Wiku.

Baca juga: Penting Pakai Masker Dobel Saat Krisis Pandemi Covid-19, Begini Aturan Pakainya

Selain memakain masker, Wiku mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan lainnya seperti mencuci tangan dan menghindari kerumunan.

Pemerintah daerah dan warga diminta bersama-sama menjalankan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan laju penularan virus corona.

"Mohon untuk pemerintah daerah dan masyarakat di provinsi luar Jawa dan Bali untuk tidak lengah dan tetap siaga meskipun wilayahnya tidak menjalankan PPKM Darurat, karena PPKM Mikro masih berlaku dan harus diterapkan dengan sungguh-sungguh," kata Wiku.