"The King of Lip Service" untuk Jokowi dan "The King of Silent" untuk Ma'ruf Amin, Kritik dari Kampus ke Pemimpin Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (KM Unnes) mengkritik pemerintah melalui unggahan di media sosial, Rabu (7/7/2021).

Salah satu kritik yang disampaikan BEM KM Unnes ditujukan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Dalam unggahannya baik di Twitter maupun Instagram, BEM KM Unnes menyebut Wapres Ma'ruf Amin sebagai "The King of Silent".

BEM KM Unnes menyebut bahwa pada masa pandemi ini, seharusnya Ma'ruf turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan Presiden.

"Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya dimuka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khusunya di masa pandemi," tulis akun tersebut.

"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas yakni agama Islam," tulis akun itu lagi.

Baca juga: BEM KM Unnes Sebut Maruf Amin sebagai The King of Silent

Menurut BEM KM Unnes, hal tersebut tampak pada pernyataan politik Wapres tentang halalnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19.

Tidak hanya kepada Wapres, BEM KM Unnes juga mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam unggahan yang sama, BEM KM Unnes menyebut Jokowi sebagai "The King of Lip Service" dan Puan sebagai "The Queen of Ghosting".

Mereka juga menyertakan foto dari ketiganya yang diedit seolah mengenakan mahkota raja dan ratu.

Pada penjelasannya, BEM KM Unnes menilai, Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai Presiden dan mengingkari janji politiknya.

"Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi," tulis akun @bemkmunnes.

Mereka mencontohkan perihal utang negara, komitmen terhadap demokrasi, dan penanganan pandemi Covid-19.

Sementara itu, kepada Puan Maharani, BEM KM Unnes menilai bahwa ia memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode saat ini.

"Khususnya di masa pandemi yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan. UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker, serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," tulis akun BEM KM Unnes.

Tanggapan Wapres

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menilai, BEM KM Unnes tidak melihat secara utuh duduk persoalan yang sebenarnya saat menyampaikan kritik tersebut.

"Saya ingin menegaskan bahwa apa yang dikemukakan oleh teman-teman mahasiswa atau para pengamat tidak melihat secara utuh duduk persoalan sebenarnya seperti apa, itu saya kira tidak benar, karena pada dasarnya Wapres bekerja dengan baik," kata Masduki dalam konferensi pers, Rabu.

Baca juga: Reaksi Wapres Maruf Amin Saat Dijuluki The King of Silent oleh BEM KM Unnes

Masduki mengatakan, Presiden Joko Widodo dan Wapres bukan pekerja eksekutorial atau orang yang mengeksekusi segala kebijakan atau program-program kerja yang dibuat.

Sebab, yang mengeksekusi itu semua adalah kementerian/lembaga terkait.

Ia mengatakan, Wapres bekerja mengoordinasi pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya dikerjakan Presiden tetapi dilimpahkan kepada Wapres.

"Sepanjang pada tugas, pokok, dan fungsi itu, Wapres di mata saya dan tim lain yang mendampingi sudah bekerja cukup baik," kata dia.