Wasekjen Usul Buat RS Khusus Pejabat, PAN: Usulan Pribadi, Kami Juga Kaget

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Partai Amanat Nasional (PAN) menyebut, usulan Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rosaline Irine Rumaseuw agar pemerintah membuat rumah sakit khusus Covid-19 bagi para pejabat merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili partai.

"Kami juga kaget tiba tiba yang bersangkutan mengusulkan rumah sakit khusus pejabat. Itu sepenuhnya usulan pribadi. PAN tidak pernah membahas, apalagi mengusulkan rumah sakit khusus pejabat," kata Wakil Sekjen PAN Irvan Herman, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Usul Politikus PAN soal RS Khusus Pejabat Dinilai Bisa Timbulkan Diskriminasi

Menurut Irvan, Rosaline menyampaikan usul itu karena masih merasa sedih atas wafatnya anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Johm Siffy Mirin yang wafat karena penanganan yang terlambat di rumah sakit.

Akan tetapi, Irvan menegaskan, sikap PAN menghadapi pandemi Covid-19 ini jelas dan terang, yaitu semua kader PAN harus turun langsung membantu rakyat yang kesusahan karena pandemi Covid.

"Justru usulan PAN adalah bagaimana caranya rakyat dapat fasilitas rumah sakit kelas pejabat. Jangan membeda-bedakan fasilitas kesehatan untuk mereka yang tidak mampu apalagi dalam situasi Pandemi Covid-19 ini," kata Irvan.

Sebab, kata Irvan, Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Baca juga: Politikus PAN Usul Ada RS Khusus Pejabat, Pengamat: Tak Sensitif

Ia pun memastikan, PAN akan terus mendukung kebijakan PPKM Darurat dan membantu rakyat yang terdampak pandemi Covid-19.

"PAN saat ini sedang bergerak membantu pemerintah dengan menyelenggarakan program vaksinasi di banyak tempat. Ini adalah ikhtiar kami untuk bahu membahu keluar dari pandemi Covid-19 ini," ujar Irvan.

Sebelumnya, Rosaline mengusulkan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus Covid-19 bagi para pejabat karena ia menilai banyak pejabat negara yang sulit mendapatkan rumah sakit di tengah pandemi Covid-19.

"Saya sedih, (dalam) satu, dua bulan ini banyak membantu pejabat negara untuk refer ke rumah sakit yang ada di Jakarta, pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara," kata Rosaline, dalam acara rilis survei Median, Rabu.