Masyarakat Pelanggar PPKM Darurat Bisa Dijerat Pidana Penjara, Ini Aturannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengubah sanksi bagi masyarakat yang melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Adapun sanksi tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri atau Inmendagri Nomor 16 Tahun 2021.

Dalam Inmendagri tersebut disebutkan bahwa setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular.

Baca juga: Mendagri Perluas Penerapan Sanksi bagi Kepala Daerah Terkait PPKM Darurat

Sanksi yang bisa dikenakan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai informasi, Inmendagri ini mengubah sanksi yang awalnya tercatat dalam Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021.

Pada Inmendagri yang lama, KUHP tidak dimasukkan dalam daftar sanksi yang akan dikenakan ke masyarakat pelanggar PPKM Darurat.

Adapun pasal KUHP yang bisa dikenakan sebagaimana yang tertulis dalam Inmendagri Nomor 16 Tahun 2021 yakni:

Pasal 212

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Baca juga: Kepala Daerah Diminta Turun ke Lapangan, Pastikan PPKM Darurat Efektif

Pasal 213

Paksaan dan perlawanan berdasarkan Pasal 211 dan 212 diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama 5 tahun jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka.

2. dengan pidana penjara paling lama 8 tahun 6 bulan jika mengakibatkan luka berat.

3. dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika mengakibatkan orang mati.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 31.189 Orang, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Kembali Pecahkan Rekor

Pasal 214

1) Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun

2) yang bersalah dikenakan:

1. Pidana paling lama 8 tahun 6 bulan jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka.

2. Pidana penjara paling lama 12 tahun jika mengakibatkan luka berat.

3. Pidana penjara paling lama 15 tahun jika mengakibatkan orang mati.