Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Paripurna, Interupsi Anggota DPR Tak Digubris Puan dkk

Kompas.com - 06/07/2021, 14:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 pada Selasa (6/7/2021).

Biasanya, menjelang akhir rapat selalu ada kesempatan untuk anggota DPR menyampaikan pendapat dalam interupsi.

Namun, pada rapat kali ini, interupsi anggota DPR seolah dihiraukan oleh pimpinan sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Berdasarkan pantauan Kompas.com secara virtual, hal itu bermula ketika seorang anggota DPR yang belum diketahui namanya meminta izin interupsi kepada Dasco.

"Izin interupsi pimpinan," ucap salah seorang anggota DPR dalam rapat paripurna, Selasa.

Baca juga: Rapat Paripurna DPR, Pimpinan: Teman-teman Jangan Ngantuk, Jangan Sampai Masuk Koran

Pernyataan itu langsung direspons Dasco dengan mengatakan bahwa berdasarkan kesepakatan rapat, interupsi akan disampaikan pada rapat paripurna berikutnya.

Akan tetapi, anggota DPR itu tetap meminta izin kepada Dasco untuk memberikan interupsi kepadanya. Ia berdalih bahwa interupsi itu merupakan tuntutan masyarakat.

"Karena ini tuntutan masyarakat pimpinan. Pimpinan, satu menit saja pimpinan," tutur anggota DPR.

Tak menggubris hal tersebut, Dasco tetap melanjutkan pembicaraannya terkait laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR dalam hasil pembahasan RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022.

"Terima kasih kepada Wakil Ketua Banggar yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RAPBN dan RKP tahun 2022. Kami mengapresiasi kehadiran secara virtual saudari Menteri Keuangan dan Saudara Menteri PPN telah mengikuti laporan Banggar tersebut. Selanjutnya, laporan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN 2022," ucap Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

Baca juga: Saat Rapat Paripurna, Anggota DPR: Apakah Permadi Arya Dibayar dengan APBN?

Selanjutnya, Dasco mempersilakan Ketua DPR Puan Maharani untuk menyampaikan pernyataan penutup rapat paripurna.

Tak sampai di situ, muncul kembali suara anggota DPR yang sebelumnya meminta izin adanya interupsi rapat.

Kali ini, anggota DPR itu memperkenalkan diri sebagai seorang anggota DPR bernama Sartono.

"Izin pimpinan, Sartono pimpinan," kata anggota DPR itu.

Namun, sekali lagi permintaan itu dihiraukan oleh pimpinan DPR dan rapat paripurna berlanjut dengan pernyataan penutup oleh Puan Maharani.

Baca juga: Di Rapat Paripurna, Timwas Penanganan Bencana DPR Dikritik seperti Mati Suri

Pada pernyataan penutupnya, Puan berharap pemerintah segera menindaklanjuti laporan dari Banggar DPR terkait RAPBN 2022 dan RKP.

Ia juga berharap, pemerintah dapat mengantisipasi ketidakpastian Covid-19 yang mungkin bisa lebih buruk atau lebih baik pada tahun 2022.

"Insya Allah membaik, sehingga 2022 memiliki antisipasi yang lebih baik dari sebelumnya," harap Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com