Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dapat Informasi Harga Tabung Oksigen Naik 500 Persen, Anggota DPR Minta Spekulan Ditindak

Kompas.com - 05/07/2021, 10:22 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menilai, pemerintah harus melakukan kebijakan extra ordinary atau kebijakan luar biasa untuk mengatasi masalah kelangkaan oksigen yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Kurniasih berpendapat, salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah memangkas rantai pasok oksigen agar proses distribusi tidak perlu melalui agen atau distribusi kecil.

"Jika perlu, pemerintah buat kebijakan agar rantai pasok oksigen sampai ke konsumen masyarakat lebih dipangkas, tidak lagi melalui agen atau distributor kecil, tetapi langsung dari distributor utama. Lakukan semacam operasi pasokan langsung ke masyarakat dan faskes yang membutuhkan untuk penanganan pasien Covid-19," kata Kurniasih dalam keterangan tertulis, Senin (5/7/2021).

Baca juga: Kelangkaan Oksigen Tak Bisa Dibiarkan, Dampaknya terhadap Pasien, dan Upaya Pemerintah Mengatasinya

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu juga mengusulkan agar pemerintah mendorong pengusaha yang bergerak di bidang produksi tabung oksigen serta produksi dan distribusi oksigen untuk mengutamakan kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan, alokasi oksigen untuk industri saat ini harus dialihkan untuk kebutuhan medis, baik di rumah sakit, klinik, puskesmas, maaupun masyarakat.

Menurut dia, produsen oksigen harus prioritaskan 90-100 persen produksinya untuk mendukung kebutuhan oksigen bagi kepentingan medis.

Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk mengajak asosiasi-asosiasi pengusaha seperti Apindo, Kadin, dan asosiasi produsen dan distributor gas dan oksigen untuk memenuhi kebutuhan oksigen ini.

"Pemerintah harus dorong swasta produsen dan distributor oksigen terlibat penuh dalam mendukung penyediaan oksigen untuk kebutuhan penanganan pasien Covid-19," ujar Kurniasih.

Baca juga: Luhut Minta Oksigen Industri Semuanya Dikonversi untuk Kebutuhan Medis

Di samping itu, Kurniasih meminta agar aparat dikerahkan untuk mengawasi kenaikan harga serta menindak spekulan yang menjual harga tabung dan pengisian oksigen jauh di atas harga wajar.

Sebab, ia mengaku mendapatkan informasi peningkatan harga yang tidak wajar hingga mencapai 500 persen, misalnya, tabung oksigen yang biasanya seharga Rp 500.000 kini melonjak sampai Rp 2,5 juta.

"Jangan sampai masyarakat yang sudah mendapat musibah akibat terpapar Covid-19 mendapatkan masalah lagi karena kelangkaan dan mahalnya tabung oksigen," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com