Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tritiya A.R. Arungpadang Dr.Eng
Pemerhati Pertahanan

Pemerhati pertahanan dan peneliti IDEAS CENTRE)

 

Alpalhan dan Anggaran Pertahanan dalam Sistem Pertahanan Negara

Kompas.com - 05/07/2021, 07:21 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Oleh: Tritiya A.R. Arungpadang Dr.Eng.*

NEGARA kita memiliki wilayah yang sangat luas, sekitar 63 persen di antaranya berupa wilayah laut. Jangkauan wilayah laut yang luas sangat membutuhkan pengawasan dengan sarana pertahanan (dan keamanan) yang luar biasa.

Menjaga wilayah negara (beserta rakyatnya) identik dengan menjaga harga diri bangsa. Dengan demikian, anggaran pertahanan alpalhan atau alat peralatan pertahanan menjadi sangat penting dalam sistem pertahanan negara kita.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menjelaskan sistem pertahanan negara adalah pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan semua sumber daya nasional; dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Sistem pertahanan negara Indonesia memiliki fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan. Fungsi penangkalan merupakan usaha pencegahan pihak-pihak yang ingin mengganggu NKRI.

Fungsi penindakan adalah integrasi semua usaha pertahanan untuk mempertahankan, melawan, dan mengatasi setiap tindakan militer pihak lain yang mengancam keselamatan bangsa dan negara.

Baca juga: Prabowo Minta Anggaran Pertahanan Rp 1,7 Kuadriliun, Berapa Triliun?

Sedangkan fungsi pemulihan merupakan berbagai upaya untuk mengembalikan kondisi negara yang terganggu akibat perang, pemberontakan, konflik atau pun bencana alam.

Pertahanan negara dapat dianggap sebagai sebuah sistem. Inputnya terdiri atas TNI dan rakyat (man), alpalhan dan teknologi (machine dan material), anggaran (money), strategi (method), informasi dan energi.

Sedangkan output system adalah rasa aman, keselamatan seluruh bangsa, keamanan segala sumber daya serta kedaulatan wilayah NKRI. Outcome-nya adalah kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan.

Faktor utama tercapainya output dan outcome di atas sangat tergantung dari kualitas dan profesionalitas TNI serta tersedianya Alpalhan yang sesuai dan berkualitas.

Alpalhan merupakan alat peralatan pertahanan melingkupi matra darat, laut dan udara. Saat ini anggaran alpalhan menjadi berita yang viral.

Berdasarkan draft Perpres yang beredar, perencanaan kebutuhan (Renbut) alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpahankam) dari KEMENHAN untuk Renstra 2020-2044 mencapai USD 124 miliar (setara dengan Rp 1.760 triliun).

Baca juga: Prabowo Tegaskan Tujuan Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun Bukan untuk Invasi

Angka Rp 1.760 triliun didapatkan dari kombinasi asumsi 4 variabel utama:
1) pertumbuhan ekonomi 5 persen;
2) anggaran pertahanan 1 persen terhadap PDB;
3) proporsi belanja alutsista ke anggaran pertahanan 15 persen dan
4) pembiayaan luar negeri 30 persen dari total pembiayaan.

Perencanaan ini merupakan ‘Rencana Induk Sistem Pertahanan’ selama 25 tahun ke depan. Ini didasarkan pada evaluasi terhadap tidak tercapainya minimum essential force (MEF) pada periode 2010-2014 dan 2015-2019.

Beberapa item pengadaan dan pembiayaan MEF tidak terlaksana karena tidak tersedianya anggaran dari pemerintah, terjadinya perubahan rencana pengadaan ataupun proses tender yang tidak sukses. Sehingga Renbut Alpahankam ini merupakan solusi atas ketidak-kontinyuan pencapaian target sistem pertahanan negara.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com