Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PKS: Pemerintah Harus Pastikan Ketersediaan Tabung Oksigen, Jangan Buat Rakyat Makin Sulit

Kompas.com - 03/07/2021, 07:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar dapat memastikan ketersediaan oksigen di tengah lonjakan kasus Covid-19.

Hal tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat mengingat beberapa hari terakhir publik dikejutkan dengan kelangkaan tabung oksigen medis.

"Informasi kelangkaan membuat panic buying di tengah masyarakat. Meskipun kasus ini sudah dapat diatasi oleh kepolisian, saya minta pemerintah memastikan ketersediaan tabung oksigen secara memadai, baik untuk kebutuhan faskes maupun di pasaran," kata Netty dalam keterangannya, Sabtu (3/7/2021).

Baca juga: Polda Metro Jaya Bentuk Tim Cegah Penimbunan Tabung Oksigen

Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS tersebut menambahkan, lonjakan permintaan tabung oksigen dikarenakan tabung oksigen diperlukan oleh RS yang menangani kasus aktif dengan gejala sedang hingga berat.

Selain itu, tabung oksigen juga diperlukan oleh pasien bergejala ringan atau sedang yang melakukan isolasi mandiri.

Ia menilai, pasien kasus positif dengan gejala semakin meningkat, sedangkan ketersediaan ruang isolasi di fasilitas kesehatan rujukan di beberapa daerah penuh.

Baca juga: Ketua Komisi III: Tindak Siapa Pun yang Naikkan Harga Oksigen Tak Wajar

"Pasien positif dengan gejala ringan sampai sedang terpaksa isolasi mandiri di rumah dengan menyiapkan keperluan perawatannya, termasuk tabung oksigen," ujarnya.

Menggunakan data pemerintah, Netty menyebut bahwa secara nasional bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit di Indonesia mencapai 72 persen.

Sementara itu, Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet sudah mencapai 90 persen.

"Di beberapa daerah terjadi antrian pasien di IGD. Kondisi ini mengkhawatirkan jika tidak segera diantisipasi dengan persiapan rumah sakit darurat," tutur dia.

Baca juga: Luhut Minta 90 Persen Produksi Oksigen untuk Kebutuhan Medis

Anggota Komisi IX DPR RI itu mengatakan, kelangkaan tabung oksigen juga terjadi karena status tabung oksigen sebagai barang impor yang dikelola oleh segelintir perusahaan saja.

Untuk itu, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan sampai terjadi monopoli oleh perusahaan.

"Bagaimana bisa alkes penting seperti tabung oksigen bisa langka dan ternyata hanya dikelola oleh segelintir perusahaan. Jangan sampai ini jadi monopoli," imbuh dia.

Menurut Netty, kelangkaan tabung oksigen juga telah merembet pada stasiun pengisian oksigen di berbagai tempat.

Baca juga: Pedagang di Koja Mengaku Ada Permintaan Oksigen 10 Kali Lipat

Bahkan, ia juga sempat dikirimi foto tempat pengisian di salah satu kota di Jawa Barat tertera pengumuman 'oksigen kosong'.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com