Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Joseph Osdar
Kolumnis

Mantan wartawan harian Kompas. Kolumnis 

Puan Maharani dan "Roso" PDI Perjuangan

Kompas.com - 01/07/2021, 18:22 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEKALI lagi saya menulis Puan Maharani untuk jadi bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan di 2024 nanti.

Baca juga: Ada Apa dengan Puan Maharani di Manado?

Seraya membantu pemerintah mengadakan vaksinasi di berbagai daerah, sejumlah anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sekitar empat bulan ini (sampai Agustus 2021 nanti) mengadakan rapat kerja daerah (Rakerda).

Rakerda-rakerda di semua provinsi Indonesia ini diadakan tanpa aktivitas massa untuk mematuhi aturan protokol kesehatan di tengah merebaknya kembali pandemi virus corona.

Karena PDI Perjuangan adalah partai politik nomor satu (suara terbanyak dalam pemilu 2019), maka Rakerda ini perlu kita cermati. Sambil mewaspadai suasana pandemi, kita simak suara atau kesimpulan-kesimpulan dari Rakerda ini.

Dari Rakerda ini kita akan bisa menebak rekomendasi apa yang akan dibawa untuk rapat kerja nasional (Rakernas) partai tersebut yang dijadwalkan Agustus 2021 mendatang.

Rakerda-rakerda partai banteng mata merah dan bermoncong putih ini telah menyuarakan Puan Maharani sebagai calon presiden untuk pemilihan presiden 2024. Suara Rakerda tentang Capres ini digemakan tiga tahun sebelum pemilihan presiden.

Menurut beberapa sumber di PDI Perjuangan, usulan Rakerda tentang sosok Capres diumumkan secara terbuka merupakan bagian dari konsolidasi partai menghadapi pemilihan umum mendatang.

Hanya Puan, tak ada yang lain

Sebenarnya, walaupun ada yang menganggap tidak taktis, salah satu pimpinan pusat PDI Perjuangan, Bambang (Pacul) Wuryanto, telah mengungkapkan siapa bakal Capres partai ini menjelang akhir Mei 2021.

Suara Bambang Pacul mengindikasikan, pimpinan kuat di partai itu secara resmi tidak menginginkan Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah dari PDI Perjuangan) sebagai Capres 2024 meskipun sejumlah lembaga survei independen atau semi independen menempatkan Ganjar di papan atas kandidat Capres mendatang.

Sebagai catatan, saya beberapa kali berjumpa dengan sejumlah simpatisan, kader, petugas partai PDI Perjuangan yang mengungkapkan keinginan mereka agar Ganjar jadi Capres 2024, bukan Puan.

Di sisi lain saja juga mendengar dari beberapa mantan tokoh PDI Perjuangan (sebagian ada yang telah di partai lain) yang mengatakan Puan lebih cocok jadi Capres.

“Karena dia telah melintasi jenjang-jenjang pengalaman berpolitik resmi dan tidak resmi,” ujar salah satu mantan pimpinan DPP PDI Perjuangan yang tidak mau disebut namanya.

Mantan aktivis PDI Perjuangan tingkat atas itu mengatakan, Puan, pernah jadi anggota biasa partai, kemudian menjadi ketua fraksi partai di DPR dua periode, jadi menteri koordinator. Di jalur resmi itu pengalamannya mendekati sempurna. Ini modal kuat untuk capres, kata Sang Mantan itu berapi-api.

"Roso"

Tapi, seorang aktivis papan menengah PDI Perjuangan mengatakan, Puan masih membutuhkan pembinaan bidang relasi “roso” dengan orang-orang partainya yang tidak mau bicara terbuka. Suara diam, katanya, perlu digapai oleh Puan dan para pendukung fanatiknya.

Pembinaan atau penajaman “roso” ini, kata orang-orang tak bersuara secara tersurat itu, masih perlu diperhatian oleh Puan dan para pendukungnya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com