Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HUT ke-75 Polri, Anggota DPR: Tegakkan Hukum secara Adil, Tidak Tebang Pilih

Kompas.com - 01/07/2021, 17:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Benny K Harman meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegakkan hukum secara adil dan tidak tebang pilih.

Hal tersebut ia sampaikan kepada Polri yang tengah memperingati HUT ke-75.

"Saya menaruh harapan kepada Polri untuk menegakkan hukum secara adil, tidak tebang pilih, jangan tajam ke rakyat dan tumpul untuk penguasa sehingga Polri benar-benar menjadi pengayom masyarakat," kata Benny, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Hari Bhayangkara, Kapolri Tinjau Vaksinasi 10.000 Pekerja Media di Bentara Budaya Jakarta

Selain itu, politisi Partai Demokrat tersebut meminta Polri untuk menjaga demokrasi multipartai tetap eksis.

Untuk mewujudkan hal itu, Benny meminta Polri bersikap netral dalam arti tidak menjadi kekuatan negara yang berafiliasi secara langsung dengan kekuatan atau golongan politik tertentu.

"Jika Polri bersikap partisan, niscaya demokrasi terancam dan hak-hak asasi manusia tidak mendapatkan jaminan perlindungan," ujarnya.

Benny menambahkan, setiap anggota Polri juga harus menyadari bahwa institusinya adalah pilar utama untuk tegaknya negara hukum dan demokrasi.

Dalam hal ini, Polri perlu menjamin terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat.

"Agar setiap warga negara dapat perlindungan dalam pemenuhan hak-hak dan kebebasan asasi," tambah dia.

Baca juga: Kapolri Ingin Polisi Makin Dekat dengan Masyarakat

Lebih lanjut, Benny menaruh harapan pula pada penegakan hukum yang dilakukan Polri, harus menghindari pendekatan keamanan (security approach).

Menurut dia, Polri seharusnya lebih menonjolkan pendekatan humanis kepada masyarakat.

"Dalam penegakan hukum, Polri harus hindari pendekatan keamanan dengan menonjolkan pendekatan humanis tanpa mengabaikan rasa keadilan," kata Benny.

Terakhir, Benny menaruh pesan khusus kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar terus melanjutkan agenda reformasi internal Polri yang telah dilakukan pimpinan Polri sebelumnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com