Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Sayangkan Munas Kadin Tetap Digelar di Zona Oranye meskipun Ketum Terpilih Sudah Bisa Ditebak

Kompas.com - 30/06/2021, 17:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin Ak menyayangkan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang tetap digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara mulai hari ini Rabu (30/6/2021) hingga 2 Juli 2021.

Padahal, menurut dia, pengurus Kadin dan pengurus Kadin daerah sudah menyatakan keberatan dan minta agar pelaksanaan Munas tersebut ditunda karena lonjakan kasus virus corona.

"Saya sangat menyayangkan pelaksanaan Munas Kadin di Kendari yang berlangsung dari 30 Juni sampai 2 Juli 2021. Walaupun Munas tersebut dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Apalagi dari pengurus Kadin sendiri (wakil ketua), SC, OC, dan pengurus Kadin daerah sudah menyatakan keberatan dan minta pelaksanaan ditunda," kata Amin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Munas Kadin Digelar di Zona Oranye, Pemerintah Dinilai Inkonsisten

Terlebih, ia menilai bahwa pelaksanaan Munas tersebut hanyalah pengukuhan jabatan atas terpilihnya ketua umum Kadin yang baru.

"Berdasarkan informasi yang saya ketahui salah satu agenda utama dari Munas tersebut adalah pemilihan ketua umum untuk menggantikan ketua umum Kadin yang mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi Duta Besar di AS," ujar dia.

"Padahal, sudah dipublikasikan oleh media bahwa sudah tercapai kesepakatan di antara para pengurus tentang sosok tersebut. Praktis, sebetulnya Munas Kendari lebih pada pengukuhan atas kesepakatan yang sudah terjadi," kata Amin lagi. 

Menurut dia, hal ini seharusnya menjadi pertimbangan agar pelaksanaan Munas Kadin ditunda atau tak dilaksanakan secara fisik.

Ia juga mengatakan, apabila agenda Munas Kadin benar-benar penting, seharusnya dapat dialihkan secara online.

Selain itu, Amin menyayangkan kedatangan Presiden Joko Widodo di acara tersebut.

"Dibanding menghadiri Munas tersebut, seharusnya presiden lebih prioritaskan mengunjungi tenaga kesehatan, dokter yang sedang berjuang atau masyarakat yang terpapar dan itu juga bisa secara online," ucap Amin.

Baca juga: Hari ini, Jokowi Akan Hadiri Munas Kadin di Kendari

Ia mengingatkan Presiden Jokowi akan banyaknya kejadian masyarakat yang meninggal dunia di rumah.

Kemudian, persoalan rumah sakit yang melebihi kapasitas, sehingga masyarakat yang sakit tak mendapatkan pelayanan.

Menurut dia, negara seharusnya hadir di tengah situasi sulit dan mengkhawatirkan seperti saat ini.

"Di saat darurat kesehatan yang sudah menimbulkan korban meninggal dunia dan sudah lebih dari 50.000 orang Indonesia meninggal karena Covid-19," kata dia.

Ia juga menilai, kehadiran Jokowi dalam Munas Kadin tak menjadi contoh baik bagi masyarakat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com