Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkap Kendala Vaksinasi Gotong Royong, Jokowi: Targetnya 22 Juta, tetapi Vaksinnya Belum Datang

Kompas.com - 30/06/2021, 16:50 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah menetapkan target sasaran vaksinasi gotong-royong sebanyak 22 juta.

Namun, saat ini vaksin untuk program gotong-royong belum kembali datang ke Indonesia.

"Targetnya 22 juta tapi karena vaksinnya belum datang, ya inilah yang akan kita kejar," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Munas VIII Kadin Indonesia yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Pemerintah Tanggung Biaya Penanganan KIPI Vaksin Covid-19, Termasuk Program Gotong Royong

Menurut dia, ketua dan jajaran pengurus Kadin akan terus mengupayakan agar capaian program vaksinasi gotong-royong bisa segera terkejar pada Juli, Agustus, dan seterusnya.

Jokowi pun menyampaikan terima kasih kepada Kadin yang telah mendukung vaksinasi Covid-19.

Ia mengatakan, vaksinasi gotong-royong turut menyumbang capaian vaksinsasi Covid-19 tingkat nasional.

Sebanyak 1 juta dosis vaksin Covid-19 asal Sinopharm untuk program vaksinasi gotong-royong tiba di Indonesia pada 11 Juni 2021.

Baca juga: 65.000 Pegawai Bank Ikut Vaksinasi Gotong Royong

Berdasarkan cataran Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), dengan tambahan 1 juta dosis ini, pemerintah telah memperoleh dua juta dosis vaksin yang digunakan untuk Vaksinasi Gotong-royong.

Kepala Divisi Ritel dan Pelayanan PT Bio Farma Mahsun Muhammad mengatakan, kecepatan dari vaksinasi program gotong-royong akan diatur sedemikian rupa sehingga dapat mendukung vaksinasi program pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com