Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dorong Penerapan PSBB, PB IDI Nilai Kebijakan Berdasar Zonasi Tak Lagi Relevan

Kompas.com - 29/06/2021, 09:34 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto menyarankan pemerintah tak lagi menetapkan kebijakan berdasar zonasi atau tingkat risiko penularan Covid-19 di suatu daerah.

Sebab, menurut dia, mayoritas wilayah di Indonesia kini berada di zona merah virus corona.

"Sekarang sudah tidak ada lagi zona merah, hijau, kalau pun dia zona hijau maka dia hanya menunggu waktu untuk menjadi zona merah," kata Slamet kepada Kompas.com, Senin (28/6/2021).

"Kalaupun minggu ini hijau, minggu depan bisa merah, bisa hitam. Jadi hanya menunggu waktu saja karena mobilitas tidak disetop," tuturnya.

Baca juga: 37 Keluarga di Satu RW di Depok Positif Covid-19, Ketua RW: Kami Seharusnya Masuk Zona Hitam

Slamet mendorong agar pemerintah menerapkan pembatasan mobilitas secara besar-besaran di seluruh daerah.

Hal ini menyusul tingginya lonjakan kasus Covid-19 pasca libur Lebaran yang disertai dengan meluasnya penyebaran varian baru virus corona.

Slamet menyebut, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro kini tak lagi efektif menekan laju penularan virus.

"(PPKM mikro) ini nggak efektif. Jadi demi kemanusiaan harus dilakukan PSBB lagi, diperketat seperti di awal pandemi, 2 minggu aja cukup atau 3 minggu lah," ujarnya.

Jika dengan PSBB pemerintah khawatir ekonomi tak berjalan, dapat dilakukan sejumlah modifikasi.

Misalnya, di sektor perkantoran, karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO) hanya 25 persen, tetapi dibatasi maksimal 4 jam.

Baca juga: Dikepung Zona Merah, Pendakian Gunung Merbabu Tutup Lagi Mulai 29 Juni 2021

Ketentuan yang sama juga bisa diterapkan pada sektor transportasi.

Slamet menyarankan supaya penumpang transportasi umum dibatasi 25 persen dari kapasitas total, dengan waktu operasional 4 jam.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga diminta menutup sementara akses masyarakat dari luar negeri yang hendak masuk ke Indonesia. Hal ini demi mencegah terjadinya importasi kasus, khususnya varian baru virus corona.

Slamet menyebut, ledakan kasus yang terjadi di Tanah Air beberapa waktu belakangan diakibatkan oleh masuknya virus corona varian delta yang menyebar begitu cepat, bukan lagi tingginya mobilitas masyarakat selama libur Idul Fitri.

"Yang mudik kan nggak banyak, dan masa inkubasi mudik sudah selesai. Harusnya dua minggu setelah tanggal 17 itu sudah meledak. Ini kan sudah sebulan lebih, nggak mungkin dari situ (libur Lebaran)," kata Slamet.

Baca juga: Terus Meluas, Kini 25 Daerah di Jawa Tengah Jadi Zona Merah Covid-19

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com