Pendaftaran PPPK Dibuka Pekan Depan, Ketua Komisi X Minta Guru Honorer Bersiap

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer 2021 akan dibuka pekan depan.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta para guru honorer menyiapkan diri baik dari sisi mental maupun kemampuan teknis.

"Kepastian pembukaan pendaftaran seleksi PPPK untuk guru honorer tentu kita sambut gembira," kata Huda dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (27/6/2021).

"Peluang ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para guru honorer yang belasan tahun menunggu kejelasan nasib. Persiapkan diri dengan baik dari sisi mental maupun teknis,” ucap Huda.

Baca juga: PGRI Ungkap Guru Honorer Lebih Banyak dari Guru ASN

Huda mengatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan jika pembukaan pendaftaran seleksi PPPK untuk guru honorer maupun CPNS dibuka paling lambat tanggal 30 Juni mendatang.

Khusus untuk seleksi PPPK untuk guru honorer, kata dia, akan ditangani secara langsung oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek).

“Kendati ditangani Kemendikbud Ristek prinsip seleksi PPPK Guru Honorer akan sama dengan seleksi lainnya di mana ada seleksi adminstrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetisi bidang," kata Huda.

"Dengan demikian para guru yang ikut seleksi harus benar-benar mempersiapkan diri,” ucap dia.

Baca juga: Guru TK Terjerat 24 Pinjol, Komisi X DPR: Potret Minimnya Perhatian Pemerintah ke Guru Honorer

Huda mengungkapkan bahwa ada sekitar 526.000 formasi PPPK untuk para guru honorer.

Jumlah ini memang tidak sesuai dengan slot awal yang disediakan pemerintah pusat sebanyak sejuta formasi untuk guru honorer.

"Kurang mulusnya informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi pemicu tidak maksimalnya usulan formasi untuk PPPK guru honorer tahun 2021 ini," kata Huda

Huda pun mengungkapkan, ada 11 pemerintah daerah yang tidak mengajukan usulan formasi guru honorer ke pemerintah pusat.

Baca juga: Komisi X DPR Rekomendasikan Sementara Tak Ada PTM di Pulau Jawa