Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kompas.com - 22/06/2021, 22:06 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia secara nasional mengalami peningkatan kasus mingguan sebesar 92 persen sejak empat minggu terakhir.

Hal ini tidak lepas dari perkembangan pandemi Covid-19 dalam empat minggu terakhir. Dari perkembangan ini tercatat enam provinsi di Pulau Jawa sebagai penyumbang tertinggi kenaikan kasus di Indonesia.

Berdasarkan data per 20 Juni 2021, keenam provinsi tersebut di antaranya adalah Jakarta meningkat 387 persen dengan kenaikan 20.634 kasus dan Jawa Barat meningkat 115 persen dengan kenaikan 8.382 kasus.

Kemudian, Jawa Tengah meningkat 105 persen, dengan kenaikan 5.896 kasus, Jawa Timur meningkat 174 persen dengan kenaikan 2.852 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meningkat 197 persen dengan kenaikan 2.583 kasus, dan Banten meningkat 189 persen dengan kenaikan 967 kasus.

Baca juga: Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

“Ini adalah kenaikan yang sangat tajam, dan tidak dapat ditoleransi,” ujar Wiku dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (22//6/2021).

Selain itu, peningkatan kasus Covid-19 ini juga diikuti dengan meningkatnya bed occupancy rate (BOR) atau angka keterisian tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit (rs) rujukan covid.

Bahkan, BOR lima dari enam provinsi di atas telah mencapai lebih dari 80 persen. Hanya Provinsi Jawa Timur yang BOR-nya di bawah 80 persen, yaitu 66,67 persen.

Oleh karenanya, Satgas Penanganan Covid-19 meminta kepada pemerintah daerah (pemda) mengoptimalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala (PPKM) kabupaten dan kota maupun PPKM Mikro sekarang juga.

“Sesuai arahan Presiden pimpinan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota khususnya di Pulau Jawa, harus terbiasa mengamati situasi terkini dengan membaca data baik sehingga dapat segera dilakukan langkah antisipatif,” ujar Wiku.

Baca juga: Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Dia berpesan, pimpinan daerah harus menjadikan data sebagai basis pengambilan kebijakan penanganan Covid-19, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan mampu mengendalikan lonjakan kasus.

Mengefektifkan posko

Wiku menambahkan, kenaikan kasus positif dalam beberapa minggu terakhir ini sudah sepatutnya menjadi alasan kuat untuk bersama mengevaluasi kebijakan pengendalian.

Untuk memastikan efektivitas, khususnya penerapan kebijakan PPKM Mikro, Wiku meminta semua unsur harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga tercipta penanganan yang komprehensif.

“Saat ini, persentase pembentukan posko di berbagai provinsi di Indonesia masih cenderung rendah. Dan penting untuk diingat, efektivitas pemberlakuan PPKM Mikro sangat tergantung pada pembentukan posko sebagai wadah koordinasi implementasi PPKM Mikro di tingkat desa dan kelurahan,” terangnya.

Baca juga: Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Menurutnya, masih banyaknya desa dan kelurahan yang belum memiliki posko berpotensi menyebabkan hambatan koordinasi penanganan Covid-19 yang baik hingga tingkat RT.

Akibatnya, hal ini bisa berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari PPKM mikro itu sendiri.

Oleh karena itu, Satgas Covid-19 meminta kepada Gubernur khususnya dari ke-6 provinsi itu untuk segera menginstruksikan bupati dan wali kota di wilayahnya guna meningkatkan kinerja PPKM Mikro.

“Apabila posko sudah terbentuk, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh tugas dan fungsi dari posko tersebut dijalankan dengan baik oleh setiap unsur-unsur yang terkait,” jelasnya.

Wiku mengingatkan, Covid-19 berpacu dengan waktu dan jaminannya adalah nyawa manusia. Untuk itu, bila seluruh pemda dapat melakukan langkah antisipatif sedini mungkin, hal tersebut dapat menyelamatkan banyak nyawa.

Baca juga: Satgas: 5 Pekan Terakhir, Kasus Baru Covid-19 Selalu Lebih Tinggi dari Angka Kesembuhan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com