IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk menyempurnakan strategi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro sebagai upaya memutus penularan virus corona.

Hal ini diminta IDI, khususnya kepada daerah yang mengalami lonjakan kasus Covid-19,

"Segera mengambil kebijakan emergency dengan pengetatan dan pembatasan mobilitas serta aktivitas warga untuk mengendalikan kondisi darurat tingginya lonjakan kasus Covid-19 di daerah masing-masing dan mencegah kolapsnya pelayanan kesehatan," kata Ketua IDI Daeng M Faqih dalam keterangan tertulis, Selasa (22/6/2021).

Baca juga: IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

Daeng meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang membantu perawatan pasien Covid-19.

"Agar tidak mudah terinfeksi sehingga dapat terus memberikan pertolongan dan perawatan serta dapat menjamin pelayanan terhadap pasien Covid-19 tetap berlangsung," ujarnya.

Lebih lanjut, Daeng juga mendorong pemerintah memperluas vaksinasi massal dan upaya pelacakan (tracing) dan pemeriksaan Covid-19 (testing) pada semua umur termasuk anak-anak.

"Meminta masyarakat untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas dari aparat penegak hukum," kata dia.

Baca juga: IDI Ingatkan Bahaya Varian Delta Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak-anak

Pemerintah sebelumnya telah memutuskan untuk memperketat PPKM berskala mikro selama 14 hari, terhitung sejak 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

Selama PPKM mikro diberlakukan, kegiatan perkantoran di zona merah atau risiko tinggi Covid-19 wajib menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi 75 persen karyawan.

Hanya 25 persen karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO).

Sementara, kantor yang berada di luar zona merah, WFH dan WFO diterapkan 50 persen banding 50 persen karyawan.

Selain itu, untuk sekolah, perguruan tinggi, atau akademi yang berada di zona merah Covid-19 wajib menerapkan kegiatan belajar mengajar daring.

Baca juga: PPKM Diperkuat hingga 5 Juli, Zona Merah Wajib Terapkan Sekolah Daring