Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi X: Imbauan Kemendikbud Ristek Tidak Relevan dengan Capaian Vaksinasi

Kompas.com - 21/06/2021, 15:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X Syaiful Huda mengkritik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang dinilai hanya mengimbau tanpa melihat realita yang ada di lapangan, terkhusus mengenai rencana pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada Juli 2021.

Menurutnya, Kemendikbud Ristek lebih banyak mengimbau dan sosialisasi terkait PTM terbatas, tetapi persyaratan mutlak utama yaitu vaksinasi guru dan tenaga pendidik masih jauh dari sasaran.

"Imbauan Kemendikbud Ristek itu kadang enggak relevan dengan capaian vaksinasi guru dan tenaga pendidikan," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/6/2021).

Tak sekadar berbicara, Huda mengungkap alasan mengapa dirinya mengkritik Kemendikbud Ristek terkait vaksinasi guru dan tenaga pendidik.

Sebab, ia melihat saat ini progres vaksinasi terhadap dua kelompok itu masih jauh dari target, sedangkan sosialisasi PTM terbatas terus dilakukan.

Baca juga: Pimpinan Komisi X: Tak Masalah PTM Terbatas Dilaksanakan di Zona Hijau, di Luar Zona Itu Sebaiknya Jangan

"Saya menyayangkan bagaimana soal vaksinasi guru dan tenaga pendidik, belum terpenuhi. Itu baru 1,5 juta dari 5,6 juta targetnya. Padahal, vaksinasi guru dan tenaga pendidik itu menjadi syarat mutlak diadakan PTM terbatas," jelasnya.

Angka capaian vaksinasi tersebut, menurut Huda belum sampai 50 persen dari target guru dan tenaga pendidik yang ingin divaksinasi.

Ia mengatakan, jika melihat angka itu, artinya progres vaksinasi guru dan tenaga pendidik baru mencapai 20 persen.

"Jadi, ini melenceng dari target sebenarnya. Imbauan Kemendikbud Ristek untuk kekeuh buka PTM itu enggak relevan dengan progres vaksinasi guru dan tenaga pendidik yang baru mencapai 20 persen," tegas Huda.

Berkaca dari kendala-kendala itu, politisi PKB ini pun pesimistis PTM terbatas secara masif akan dilakukan.

Ia sendiri menyarankan agar PTM terbatas sebaiknya ditunda sementara waktu, mengingat adanya lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah.

Baca juga: Kenaikan Kasus Covid-19 Tinggi, Ketua Komisi X Sarankan PTM Terbatas di Pulau Jawa dan Zona Merah Ditunda

"Saya kira, apakah tetap terjadi PTM secara masif dan serentak? Jawabannya hampir pasti tidak. Karena vaksinasi saja baru mencapai 1,5 juta guru dan tenaga pendidik," tutur Huda.

Diketahui bersama, pemerintah melalui Kemendikbud Ristek membuka opsi PTM terbatas yang akan diselenggarakan mulai Juli 2021.

Namun, belakangan kasus Covid-19 di Indonesia kembali meningkat pasca-liburan Lebaran 2021.

Hal ini memunculkan desakan sejumlah pihak untuk menunda penyelenggaraan PTM terbatas agar penularan virus corona tidak terjadi di lingkungan sekolah.

Menanggapi hal itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menyebutkan, pemerintah daerah (pemda) menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas akan ditunda.

"Pengecualiannya adalah jika pemda setempat memberlakukan PPKM, maka PTM terbatas ditunda," kata Nadiem dalam siaran persnya, Jumat (18/6/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com