Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jubir Presiden Klaim PPKM Mikro yang Dilakukan Pemerintah Efektif

Kompas.com - 19/06/2021, 12:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengklaim pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro efektif dilakukan.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Presiden Joko Widodo Fadjroel Rachman saat menanggapi lonjakan kasus Covid-19 saat ini.

"Sampai saat ini secara empiris pemerintah melihat PPKM mikro efektif untuk mengatasi pandemi Covid-19," ujarnya saat dikonfirmasi Sabtu (19/6/2021).

Diberitakan, selama tiga hari terakhir, kasus positif dan kasus aktif Covid-19 tercatat terus mengalami kenaikan.

Hal itu dilaporkan berdasarkan catatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang disampaikan setiap sore.

Pada Rabu (16/6/2021), penambahan kasus positif harian tercatat sebanyak 9.944 kasus. Di hari yang sama, jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia tercatat sebanyak 120.306 kasus.

Lalu pada Kamis (17/6/2021), penambahan kasus positif harian tercatat sebesar 12.624 kasus dengan jumlah kasus aktif sebanyak 125.303 kasus.

Baca juga: IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

Kemudian pada Jumat (18/6/2021), kasus positif harian Covid-19 tercatat sebanyak 12.990 kasus. Kasus aktif pun kembali naik, yakni sebesar 130.096 kasus.

Sementara itu, lima perhimpunan profesi dokter juga mencatat data peningkatan kasus Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam keterangan pers secara virtual pada Jumat, perhimpunan dokter menyebutkan, pada 15 Mei 2021 penambahan kasus positif harian Covid-19 sebesar 2.385 kasus.

Kemudian kasus secara perlahan semakin meningkat tajam. Tercatat pada 15 Juni 2021 terdapat 8.161 kasus harian Covid-19, lalu pada 16 Juni 2021 terdapat 9.944 kasus harian Covid-19 dan kasus harian per 17 Juni 2021 sebanyak 12.624 kasus.

Jika dibandingkan dengan data 15 Mei 2021, telah terjadi peningkatan kasus sekitar 500 persen pada 17 Juni 2021.

Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Agus Dwi Susanto mengatakan, saat ini grafik penambahan kasus Covid-19 mengarah kepada potensi terjadinya gelombang kedua atau second wave pandemi.

Sehingga perhimpunan lima profesi kedokteran mengingatkan agar pemerintah secepat mungkin melakukan antisipasi.

Baca juga: Pihak Wisma Atlet: Coba Lebaran Kemarin Bisa Diatur, Lonjakan Covid-19 Tidak Setinggi Ini

"Perawatan di rumah sakit (RS) bukan solusi utama. Yang terpenting adalah mencegah penularan dan transmisi Covid-19 di tengah masyarakat," tutur Agus.

Dalam hal ini pihaknya menyarankan adanya pemberlakuan PPKM mikro secara menyeluruh dan serentak.

Tujuannya yakni menekan transmisi Covid-19 sehingga pasien yang dirawat di RS lebih sedikit dan kematian bisa ditekan seminimal mungkin.

Agus menambahkan, berdasarkan data dari Dinkes DKI Jakarta bed occupation rate (BOR) untuk ruang isolasi dan ICU sudah hampir penuh.

Data hingga 17 Juni 2021, tercatat sekitar 8.000 tempat tidur isolasi yang tersedia, sudah terisi 84 persen dan ruang ICU sudah terisi 74 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com