Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

Kompas.com - 19/06/2021, 12:52 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng Muhammad Faqih mengatakan, beban tenaga kesehatan (nakes) meningkat drastis di daerah-daerah dengan lonjakan kasus Covid-19.

Kondisi tersebut terjadi di Kudus dan sekitarnya, Bangkalan dan sekitarnya, DKI Jakarta dan Bandung Raya. Sehingga risiko nakes mengalami kelelahan pasti terjadi.

"Di DKI Jakarta kan tempat pelayanan kesehatan rata-rata sudah dihuni 78 persen pasien (Covid-19). Tetapi dua hari ini kemungkinan sudah bertambah jadi lebih dari 80 persen," ujar Daeng dalam diskusi daring bertajuk "Covid-19 Meradang Pasca Libur Panjang" yang digelar Sabtu (19/4/2021).

"Di Bandung itu banyak yang sudah penuh dan rata-rata sudah di atas 80 persen. Sehingga kalau kondisi seperti ini sudah dapat dipastikan beban nakes sudah sangat meningkat dan kelelahan pasti terjadi," lanjutnya.

Baca juga: Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

Saat ini IDI bekerja sama dengan pemerintah memberikan bantuan nakes secara bergiliran ke daerah-daerah tersebut.

Daeng mencontohkan, pihaknya telah mengirim tiga kloter bantuan dokter untuk penanganan Covid-19. Satu kloter terdiri dari 12 dokter.

Kemudian, untuk RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran juga mendapat tambahan bantuan sebanyak 60 dokter.

Menurut Daeng, setelah ini pihaknya masih akan menginisiasi bantuan dokter untuk kloter selanjutnya.

Baca juga: Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Meski kerja nakes semakin berat, dirinya berharap vaksin Covid-19 yang telah diterima mereka dapat memberikan perlindungan.

Terlebih saat ini varian baru virus corona telah menyebar di Indonesia.

"Akan tetapi tetap perlu penjadwalan kerja yang baik agar nakes tidak kelelahan. Selain itu protokol kesehatan secara ketat harus diterapkan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com