Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Targetkan 4 Juta Rumah Tangga Tersambung Jaringan Gas Bumi pada 2024

Kompas.com - 18/06/2021, 11:15 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan sumber energi dalam negeri.

Salah satu yang dioptimalisasi yakni jaringan gas bumi untuk rumah tangga dan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

Tercatat, hingga 2020 gas bumi yang telah disalurkan untuk rumah tangga mencapai 696.011 sambungan rumah (SR). Jumlah ini diharapkan dapat meningkat hingga 4 juta SR pada 2024 mendatang.

"Ini sebuah terobosan yang sesuai amanah konstitusi, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam," kata Moeldoko melalui keterangan tertulis, Kamis (18/6/2021).

Baca juga: Anggota Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Tambang Emas di Pulau Sangihe

Menurut Moeldoko, pemenuhan kebutuhan gas bumi melalui jaringan gas rumah tangga lebih efisien dan aman. Sektor ini juga membuka kesempatan baik untuk investasi.

Di saat bersamaan, pemerintah terus mempercepat proyek gasifikasi batu bara menjadi DME.

Ditargetkan, proyek gasifikasi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, bisa memproduksi 1,4 juta ton DME pada 2025.

Moeldoko mengatakan, percepatan proyek gasifikasi batu bara sudah berulang kali dibahas dalam sidang kabinet.

Beragam terobosan itu, kata Moeldoko, sejalan dengan upaya pemenuhan permintaan di tengah menurunnya produksi minyak dan gas (migas). Upaya itu juga bertujuan untuk menekan impor.

Baca juga: Jatam: Ada 104 Konsesi Pertambangan di Lokasi Rawan Gempa, Luasnya Setengah Belgia

Moeldoko mengingatkan, Indonesia merupakan net importir minyak bumi sejak 2004.

"Artinya, selama ini peningkatan konsumsi domestik masih dipenuhi melalui impor. Maka, pengoptimalan sumber energi domestik jadi salah satu cara untuk substitusi impor," kata dia.

Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya memenuhi subsidi energi agar tepat sasaran. Salah satunya melalui pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Terkait hal ini, Moeldoko menyebut Menteri Sosial berupaya memperbaiki DTKS melalui kerja sama dengan berbagai lembaga.

"Presiden pun sudah memberi arahan agar pemutakhiran DTKS dilakukan secara regular dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar penyaluran subsidi bisa tepat sasaran," ujarnya.

Baca juga: KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

Moeldoko pun memastikan transformasi subsidi berlangsung dengan memperhatikan berbagai pertimbangan, mulai dari keberlanjutan pembangunan, hingga kapasitas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Ia mengatakan, transformasi subsidi merupakan bagian dari upaya pemulihan dampak pandemi Covid-19

"Sehingga perlu  cara-cara baru yang efektif dan efisien. Cara-cara lama harus ditinjau kembali," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com