Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Anggota DPR Minta Pemerintah Tutup Lokasi yang Berpotensi Ciptakan Kerumunan

Kompas.com - 18/06/2021, 11:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Rahmad Handoyo meminta pemerintah pusat membuat aturan ketat yang diturunkan kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah menutup lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Hal itu ia sampaikan dalam rangka upaya pengendalian kasus Covid-19 yang beberapa waktu terakhir mengalami lonjakan tajam.

"Tutup apapun segala potensi yang berpotensi memunculkan kerumunan. Pemerintah pusat buat aturan ketat yang pemerintah daerah harus jalankan bersama rakyat," kata Rahmad dalam keterangannya kepada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

Rahmad mengingatkan, tak hanya pemerintah, masyarakat harus menjadi aktor utama untuk menjaga lingkungannya dengan tegas dan keras terkait protokol kesehatan.

Masyarakat, kata dia, seharusnya mampu saling mengingatkan satu sama lain jika ada warga yang abai akan protokol kesehatan.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Pegawai Kementerian BUMN Kembali WFH

"Kita kembalikan ke kita semua. Pengendalian Covid-19 ini mau kita kendalikan? Ya harus konsekuen. Taat dan patuh serta disiplin semuanya," ujarnya.

Rahmad mengingatkan agar pemerintah kembali menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga skala mikro.

Dalam penerapannya, ia meminta agar setiap pemerintah daerah, pemerintah desa, dan rakyat harus menjadi aktor utama yang dengan tegas membumikan PPKM mikro.

"Pilihannya hanya jalankan PPKM dengan tegas, atau bangsa ini terancam ledakan yang lebih besar lagi? Dan Bed Occupancy Ratio (BOR) Rumah Sakit kita tidak mampu lagi menerima pasien?," tanya Rahmad.

Politisi PDI-P itu berpandangan, lonjakan kasus Covid-19 sebenarnya masih bisa dikendalikan.

Namun, menurutnya hal tersebut akan terjadi apabila PPKM benar-benar dilakukan seluruh pihak.

Ia pun mengingatkan bahwa keberhasilan PPKM merupakan usaha bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga masyarakat.

Baca juga: UPDATE: Total 5.007 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 di Taiwan

"Ingat, PPKM berhasil bukan karena pemerinta pusat saja, namun wajib kita bersama pemerintah daerah sampai desa RT/RW bersama bumikan PPKM skala mikro. Yakin kita bisa kendalikan Covid-19," harap Rahmad.

"Untuk itu, perlu bumikan lagi protokol kesehatan dan tingkatkan kesadaran menjalankan protokol kesehatan. Inilah yang membuat kita bersama-sama selamatkan keluarga, selamatkan lingkungan, dan selamatkan semuanya," tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, kasus baru Covid-19 kembali melewati angka 10.000 pasien per hari, setelah empat bulan yang lalu mengalami penurunan kasus yang cukup signifikan.

Padahal, pada empat bulan lalu, kasus Covid-19 di Indonesia rata-rata mencapai angka 5.000-6.000 kasus baru per hari.

Namun, hingga Kamis (17/6/2021) data dari Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan, terjadi penambahan 12.624 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Dengan demikian, total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.950.276 kasus sejak kasus perdana diumumkan pada 2 Maret 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasional
Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasional
Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Nasional
Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

Nasional
Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Nasional
Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Nasional
Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Nasional
PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Nasional
Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Nasional
Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Nasional
Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com