Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI Denny JA Perkirakan PDI-P Bisa Kalah Jika Usung Puan sebagai Capres pada 2024

Kompas.com - 17/06/2021, 17:49 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - LSI Denny JA menilai, PDI Perjuangan berpotensi akan mengalami kekalahan jika mengusung Ketua DPR Puan Maharani sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Alasannya, tingkat elektabilitas Puan berdasarkan hasil survei LSI Denny JA masih sangat kecil, yakni 2 persen.

"Kalau kemudian PDI-P dan Ibu Megawati sebagai queen maker menetapkan Mbak Puan sebagai calon presiden PDI-P di 2024, maka risikonya adalah ada potensi capres PDI-P akan dikalahkan oleh capres yang lain," kata peneliti LSI Denny JA Adjie Alfaraby dalam konferensi pers, Kamis (17/6/2021).

Adjie menuturkan, bila hal itu terjadi, maka PDI-P kehilangan peluang untuk kembali mengontrol pemerintahan pada periode 2024-2029 mendatang setelah 10 tahun berkuasa.

Namun, Adjie mengingatkan, kondisi itu dapat berubah bila elektabilitas Puan dapat melewati angka 25 persen satu tahun sebelum Pilpres 2024 digelar atau sekitar awal tahun 2023.

"Kalau kemudian elektabilitas Puan Maharani di atas 25 persen, maka kondisisnya bisa berubah. Artinya Mbak Puan punya peluang untuk menjadi capres yang kuat yang diusung PDI-P," ujar Adjie.

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Tertinggi

Di sisi lain, Adjie menilai, jika Puan diusung menjadi calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, PDI-P juga akan dalam posisi yang tidak menguntungkan.

"Kalau pilihan ini diambil oleh PDI-P, maka risikonya adalah PDI-P memberikan panggung yang besar terhadap Gerindra untuk bisa menjadi partai terbesar atau berpotensi menjadi partai pemenang pemilu," kata Adjie.

Pasalnya, Partai Gerindra diprediksi akan memperoleh coattail effect dari pencalonan Prabowo sebagai presiden.

Padahal, berdasarkan hasil survei elektabilitas, PDI-P memiliki potensi untuk keluar menjadi pemenang Pemilu 2024 mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com