Indonesia Terpilih sebagai Anggota Reguler GB-ILO

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia terpilih sebagai anggota reguler Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) periode 2021-2024.

Pemilihan tersebut dilakukan dalam rangkaian acara International Labour Conference (ILC) ke-109 yang digelar daring pada 14 Juni 2021.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri, Rabu (16/6/2021), Indonesia mendapat 210 suara dari total 230 suara.

"Terpilihnya Indonesia sebagai anggota reguler GB-ILO merupakan bentuk pengakuan internasional atas komitmen memajukan keadilan sosial dan mempromosikan kerja layak yang merupakan mandat utama ILO," demikian keterangan dalam situs tersebut.

Baca juga: Dukung Reformasi PBB, Indonesia Paparkan 4 Potensi Keterlibatan ILO

Atas terpilihnya Indonesia sebagai anggota reguler GB-ILO, maka Indonesia pun akan mewakili kawasan Asia Pasifik bersama Arab Saudi, Australia, dan Pakistan.

Adapun Indonesia selalu mendukung pemajuan kerja layak dari kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja yang tergabung dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional.

Apalagi sebelumnya Indonesia menduduki posisi sebagai anggota deputi GB-ILO pada periode 2014-2017 dan 2017-2020.

"Hal ini mencerminkan kepercayaan negara-negara anggota ILO kepada Indonesia untuk mengemban kembali amanat dalam pengambilan keputusan di ILO," tulis keterangan resmi tersebut.

Baca juga: Buah Manis Perjuangan Kemnaker pada Kasus CRI di Sidang ILO

Sebagai anggota reguler GB-ILO, Indonesia memiliki hak suara dan voting dalam berbagai pembahasan tata kelola ILO.

Namun di samping menjadi anggota reguler GB-ILO, Indonesia juga menjadi koordinator negara-negara ASEAN di ILO.

Hal tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mendorong program-program ILO yang sejalan dengan kepentingan nasional. Termasuk kepentingan negara-negara di kawasan ASEAN.

Adapun GB-ILO merupakan badan eksekutif Sekretariat ILO atau International Labour Office yang terdiri dari 56 negara.

Organisasi ini memegang peranan strategis dalam memutuskan kebijakan, anggaran, program-program, serta pemilihan Dirjen ILO.