Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panggil Semua Pimpinan KPK, Komnas HAM: Masing-masing Berkontribusi di Proses TWK

Kompas.com - 15/06/2021, 14:08 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menegaskan, semua pimpinan dan sekretaris jenderal (sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seluruhnya akan diperiksa terkait penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) para pegawai lembaga antirasuah itu.

Sebab dari hasil pemeriksaan yang dikumpulkan Komnas HAM, lanjut Anam, enam orang tersebut memiliki peran masing-masing dalam penyelenggaraan TWK.

“Komnas HAM memang memanggil semua pimpinan termasuk juga Sekjen (KPK) sendiri-sendiri. Karena memang dalam konstruksi peristiwa yang kami dapatkan, masing-masing pimpinan memiliki kontribusi atas peristiwa tersebut,” terang Anam dalam konferensi pers di kutip dari tayangan YouTube Komnas HAM, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Pimpinan KPK Kirim Utusan ke Komnas HAM, Cari Informasi soal Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses TWK

Anam mengungkapkan, dari enam orang tersebut akan dimintai keterangan untuk mendalami peran terkait kebijakan penyelenggaraan TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ada yang mungkin bisa diwakili, ada yang mungkin tidak bisa diwakili orang lain. Ada yang memang (diperiksa) terkait dengan kebijakan secara kolektif kolegial, ada yang mungkin tidak terkait dengan kebijakan kolektif kolegial,” sambungnya.

Terkait kehadiran keenam orang tersebut dalam pemeriksaan yang akan dilaksanakan Kamis (17/6/2021) nanti, Anam belum dapat memastikan hal tersebut.

“Komitmennya pada hari Kamis akan datang, apakah keenamnya akan datang? Tidak ada pembicaraan lebih lanjut tentang itu,” kata dia.

Anam mengklaim bahwa saat ini persiapan Komnas HAM untuk memeriksa pimpinan dan sekjen KPK lebih matang.

Baca juga: Komnas HAM: Pimpinan KPK Berkomitmen Datang dan Jalani Pemeriksaan

Sebab ada cukup waktu untuk mengumpulkan keterangan dan juga dokumen dari para saksi yang sudah diperiksa hingga hari ini.

“Soal persiapan Komnas HAM pada intinya sama, tapi karena kami punya waktu yang lebih panjang, jadi persiapan kami jauh lebih bagus. Kalau kemarin terkait dengan pertanyaan, (besok) kami sudah siapkan dokumen-dokumen sehingga akan langsung mengkonfirmasi dokumen tersebut,” imbuh dia.

Soal pimpinan KPK yang tidak datang pada pemeriksaan hari ini, yang semestinya menjadi jadwal pemeriksaan kedua, Anam menyebut bahwa alasannya karena ada agenda lain yang harus dijalankan.

“Kenapa Kamis, karena kolega kami di KPK ada agenda hari ini jadi minta hari Kamis. Dan yang kedua mungkin ini juga persiapan bagi teman-teman KPK untuk memberikan informasi yang komprehensif,” pungkas Anam.

Diketahui Komnas HAM sudah melayangkan dua kali pemanggilan pemeriksaan pada Pimpinan dan Sekjen KPK.

Pada pemeriksaan pertama yang dijadwalkan Selasa (8/6/2021) para pimpinan KPK tidak datang dan mengirimkan surat berisi pertanyaan terkait pelanggaran hak asasi apa yang terjadi pada proses alih status pegawai lembaga antirasuah itu.

Baca juga: KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

Lalu pada pemeriksaan kedua, yang mestinya berlangsung hari ini, Pimpinan KPK juga tidak hadir.

Melalui Biro Hukum KPK, para pimpinan itu menyampaikan bahwa akan hadir pada hari Kamis mendatang untuk pemeriksaan.

Adapun Komnas HAM melakukan penyelidikan terkait pengadaan TWK setelah mendapatkan laporan dari Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap dan Penyidik Senior KPK Novel Baswedan tentang nasib 75 pegawai yang dibebastugaskan karena tak lolos TWK.

Komnas HAM mendalami laporan tersebut karena diduga pengadaan TWK telah melanggar HAM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com