Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Kompas.com - 13/06/2021, 08:41 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan Pangdam Jaya Mayjen Mulyo Aji, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Fadil Imran, dan Kepala RSD Wisma Atlet Mayjen Tugas Ratmono mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta.

Hal itu disampaikan Hadi saat menggelar rapat khusus bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (12/6/2021).

"Tingkatkan dan tegakan fungsi Posko PPKM Skala Mikro di area service Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya untuk memastikan disiplin protokol kesehatan dilaksanakan di tengah masyarakat, kemudian juga pelaksanaan testing dan tracing untuk mencegah meluasnya penyebaran virus Covid-19," ujar Hadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/6/2021) malam.

Baca juga: Lonjakan Serius Kasus Covid-19 di Jakarta, Lebih dari 2.000 Orang Positif per Harinya

Dalam beberapa hari terakhir, RSD Wisma Atlet mencatat ada peningkatan jumlah pasien.

Pada Sabtu kemarin, jumlah pasien bertambah 488 orang. Semula 4.019 orang menjadi 4.507 orang.

Merujuk data peningkatan pasien di rumah sakit dadakan tersebut, Hadi memerintahkan agar Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, dan Kepala RSD Wisma Atlet memastikan tempat tidur ruang perawatan, tenaga kesehatan, perlengkapan yang dibutuhkan serta obat-obat yang tersedia dan dibutuhkan untuk perawatan pasien Covid-19 dalam kondisi siap.

Selain itu, Hadi juga mengingatkan agar setiap petugas yang ada di lapangan harus mengetahui tugasnya secara detail dengan memberi pemahaman yang baik.

Sehingga setiap petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal.

Baca juga: Pasien RS Wisma Atlet Bertambah 448 Orang dalam Sehari, Keterisian Capai 75 Persen

Baik untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan, tracing, pengawasan isolasi mandiri, pemantauan maupun distribusi logistik.

"Laksanakan terus pemantauan kasus aktif, angka kematian, angka kesembuhan, BOR (bed occupancy rate) ICU, dan BOR isolasi serta laporkan data secara obyektif agar menjadi bahan evaluasi yang obyektif pula," terang mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) tersebut.

Hadi menambahkan, jika data nyata di lapangan diketahui dengan detail, maka dapat segera mengambil kesimpulan yang tepat. Sehingga keputusan yang diambil juga akan tepat sasaran.

"Data yang obyektif tentu akan memungkinkan untuk mengambil langkah antisipasi dengan segera untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus kembali," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com