Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Siapkan Skema Aman Pulangkan WNI dari Malaysia

Kompas.com - 07/06/2021, 21:22 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya meminta pemerintah menyiapkan skema pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari Malaysia imbas kebijakan lockdown di negeri jiran tersebut.

Willy mengatakan, pemerintah harus memastikan skema pemulangan WNI dari Malaysia berlangsung aman seperti ketika memulangkan WNI dari Wuhan pada awal pandemi Covid-19 lalu.

“Maksud aman di sini bagi semuanya. Aman bagi WNI yang dipulangkan, dan aman bagi kita yang tinggal di Tanah Air. Jangan sampai kepulangan mereka seperti membawa pulang jumlah virus,” kata Willy dalam keterangan tertulis, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Imbas Lockdown Total Malaysia, Hidup Warga di Perbatasan Makin Sulit

Mengacu pada paparan yang disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI), Willy meyakini, pemerintah sudah siap dengan skema yang baik dan memadai.

Namun, ia menekankan, pelaksanaannya harus benar-benar melaksanakan protokol yang telah berjalan di Indonesia.

"Sekarang tinggal eksekusinya saja yang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan protap yang kita miliki. Seperti mahasiswa dari Wuhan dulu, mereka yang dipulangkan harus langsung di karantina selama dua minggu,” ujar Willy.

Menurut Willy, hal tersebut perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah dampak psikologis yang ditimbulkan, terutama di sisi publik.

"Seperti awal-awal dulu, banyak warga yang menolak keras kepulangan mahasiswa kita dari Wuhan. Padahal pada kenyataannya ya biasa-biasa saja,” kata dia.

Kendati demikian, Willy menilai WNI yang berada di Malaysia semestinya tidak perlu dipulangkan meski ada lockdown di negara tersebut.

"Intinya kan bagaimana mengurangi penyebaran virus. Jadi yang sudah kadung di sana, ya biarkan tetap di sana dengan mematuhi apa yang menjadi maklumat pemerintahan setempat. Seperti waktu di Wuhan dulu," kata dia.

Rencana pemulangan WNI dari Malaysia sebelumnya disampaikan Kemenlu RI melalui Direktur Perlindungan WNI, Judha Nugraha, dalam rapat koordinasi Satgas Covid-19 Nasional, Senin (31/5/2021) lalu.

Baca juga: 103 Pekerja Migran dari Malaysia Pulang ke Indonesia

Berdasarkan data, ada sekitar 7.200 WNI yang berada dalam detensi imigrasi Malaysia dan menunggu kepulangan ke tanah air. Kemenlu RI pun telah menyiapkan rencana kontijensi untuk memastikan langkah perlindungan bagi WNI yang berada di Malaysia.

Diketahui, Malaysia menerapkan kuncian wilayah (lockdown) secara nasional mulai Selasa (1/6/2021) selama dua pekan hingga 14 Juni 2021.

Keputusan ini diambil akibat tingginya kasus harian infeksi Covid-19 di negara itu yang tak kunjung menurun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com