Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemberhentian Pegawai, KPK Diusulkan Minta Masukan Pimpinan Periode 2003-2007

Kompas.com - 07/06/2021, 19:33 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Konsultan SDM dan Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2003-2010, Judhi Kristantini, mengusulkan agar Pimpinan KPK saat ini meminta masukkan dari Pimpinan KPK periode 2003-2007 sebelum memutuskan untuk memberhentikan para pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Menurut dia, hal itu dapat menjadi langkah baik bagi para Pimpinan KPK saat ini dalam mengambil kebijakan.

"Menurut saya alangkah mungkin baiknya bila pimpinan yang sekarang atau Dewan Pengawas itu juga berbincang gitu dengan pimpinan Pak Erry cs (Erry Riyana Hardjapamekas), mungkin langkah-langkah itu yang diambil waktu itu bisa menjadi usulan atau hal-hal baik yg bisa diikuti,” kata Judhi dalam diskusi virtual, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Mahfud MD Sebut Kini Koruptor Bersatu untuk Melemahkan KPK

Judhi menjelaskan, di era kepemimpinan Pimpinan KPK periode 2003-2007 juga sempat terjadi masalah yang serupa.

Saat itu, ia menjelaskan, KPK awalnya dibentuk dari lembaga Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang sudah memiliki sumber daya manusia (SDM).

Sebelum menjadi KPK, sejumlah pegawai dalam KPKPN pun harus mengikuti sejumlah asesmen untuk bisa menjadi pegawai di Lembaga Antirasuah itu.

“Sebenarnya ada sejarah KPK Ketika, kan dulu KPK itu dari lembaga KPKPN, yang memang sudah ada sejumlah orang. Kemudian ketika semua sudah settle, manajemen SDM settle, organisasi settle dan seterusnya," kata Judhi.

"Ada proses dimana mengasesmen karyawan yang ada dan itu dilakukan melalui asesmen yang diselenggarakan, saya lupa, sama lembaga pemerintah. Nah dari situ sebagian yang tidak bisa meneruskan kemudian ada proses dikembalikan ke instansi yang bersangkutan gitu," kata dia.

Baca juga: Polemik TWK KPK, Mahfud Sebut DPR dan Parpol Ikut Bertanggung Jawab

Menurut Judhi, kondisi saat ini, agak mirip dengan kondisi peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) saat ini.

Namun, ia menilai, proses peralihan status pegawai saat itu bisa diselesaikan oleh Pimpinan KPK periode 2003-2007 tanpa keributan.

"Nah kondisinya nyaris serupa, karena memang ada juga yang nggak meneruskan tapi nggak mau kembali terus keluar gitu. Tapi itu semua berhasil dikelola tuh sama Pimpinan dan Sekjen Pak Sugiri saat itu without keributan ya," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK periode 2003-2007, Erry Riyana Hardjapamekas, mengatakan dirinya siap untuk membantu dan memberikan masukkan apabila dibutuhkan.

"Loh kami kan menunggu kalau misalnya memang dibutuhkan, seperti biasanya kan kalau lembaga dalam ancaman mereka bilang perlu bantuan ya kita pasti datang,” ujar Erry.

Baca juga: Firli Bahuri Tak Hadiri Debat Terbuka soal Polemik TWK, Ini Penjelasan KPK

Diketahui, proses alih status kepegawaian KPK menjadi ASN menuai kontroversi karena ada sejumlah pegawai yang akan diberhentikan karena tidak lolos TWK.

Pasalnya, pegawai yang disebut tidak lolos TWK dikenal sebagai pegawai yang berintegritas dan berkinerja baik.

Dari total 75 pegawai yang tidak lolos TWK, terdapat 51 pegawai yang akan diberhentikan per bulan November 2021. Mereka disebut sudah tidak bisa untuk dibina.

Sementara 24 pegawai lainnya, akan mengikuti pembinaan lanjutan, meskipun masih memiliki potensi tidak diangkat menjadi pegawai KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com