JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengaku, pihaknya akan memeriksa data ganda penerima bantuan sosial (bansos) yang diungkap oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Adapun hal tersebut dilakukan untuk menyikapi pernyataan Risma yang mengaku ditekan usai membongkar 21 juta data ganda penerima bansos.
"Saya kira kita akan memeriksa data ini, di mana sumbernya, di mana penyelewengannya. Nanti di sana ketahuan nanti siapa yang enggak suka dengan diungkap data ini secara benar," kata Yandri saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021).
Kendati demikian, Yandri mengaku bahwa Komisi VIII membutuhkan waktu untuk melakukan penelusuran tersebut.
Baca juga: Kepada DPR, Risma Mengaku Ditekan Usai Ungkap 21 Juta Data Ganda Bansos
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, pihaknya akan tetap menelusuri data itu hingga nantinya terungkap apakah ada pihak-pihak yang mengendalikan atau 'bermain'.
"Apakah ada yang bermain, ada yang mengendalikan. Ini yang kita mau (ungkap)," ujarnya.
Menurut Yandri, Komisi VIII juga sepakat dengan Risma agar data yang bermasalah tersebut akan dibuang atau dihapus.
Kendati demikian, ia masih mempertanyakan mengapa Risma enggan membeberkan siapa pihak yang menekannya.
Hal tersebut juga sudah disampaikan Yandri dalam rapat kerja bersama Risma, Kamis kemarin.
"Makanya yang ngancam Ibu siapa? Makanya saya tanya tadi. Coba tanya Ibu Risma," tutur dia.
Baca juga: Mensos Risma Didesak Jelaskan 21 Juta Data Ganda Bansos Saat Rapat di DPR
Sebelumnya, Mensos Risma mengungkap ada yang menekan dalam kaitan 21 juta data ganda penerima bansos.
Meski ada yang menekan, Risma mengaku pada akhirnya tetap mengeluarkan adanya temuan 21 juta data ganda penerima bansos tersebut.
"Saya mungkin bisa jelaskan. Terus terang, Pak, data ini banyak sekali tekanan. Saya harus jelaskan, saya harus jelaskan," kata Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Kamis (3/6/2021).
Mantan Walikota Surabaya itu pun kemudian mengungkapkan, bahwa adanya penekanan terhadap dirinya itu sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Polemik RUU Penanggulangan Bencana dan Penjelasan Mensos Risma...
Meski ditekan, ia akhirnya tetap mengeluarkan pernyataan bahwa 21 juta data ganda penerima bansos itu dihapus.
"Saya sudah laporkan ke Pak Presiden ini semua. Jadi kemudian, akhirnya saya kemudian beranikan mengeluarkan yang data ganda itu kita hapus," ucapnya.
Ia juga menegaskan, tidak ada maksud atau niat untuk melaporkan seseorang ketika data itu akhirnya diungkap ke publik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.