KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melantik 1.271 pegawainya yang dinyatakan lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pelantikan ini dilakukan di tengah polemik TWK dan kritik atas tak lolosnya 75 pegawai yang dinilai sebagai upaya pelemahan KPK.
Sebelumnya ratusan pegawai KPK yang lolos TWK mengirimkan surat terbuka kepada para pimpinan KPK, meminta pelantikan pegawai yang telah berstatus ASN ditunda.
Mereka juga meminta pimpinan KPK melantik semua pegawainya menjadi ASN sesuai undang-undang dan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Desakan yang sama juga disampaikan para guru besar. Puluhan profesor dari berbagai perguruan tinggi mendesak Presiden menghentikan rencana pelantikan para pegawai KPK yang dinyatakan lolos TWK. Pasalnya, proses alih status pegawai KPK menjadi ASN tersebut menyisakan banyak masalah.
Namun, desakan tinggal desakan. Seruan tinggal seruan. Firli dan pimpinan KPK yang lain tetap melenggang.
Pimpinan KPK di bawah kendali Firli Bahuri ini sepertinya menutup mata dan telinga dengan banyaknya protes terkait proses alih status pegawai KPK. Mereka tetap melantik para pegawai yang dinyatakan lolos TWK, mengabaikan protes dan kritik publik.
Bukan sekali ini para guru besar turun gunung untuk mengingatkan Jokowi dan KPK terkait proses alih status yang dinilai bermasalah.
Sebelumnya, mereka juga telah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi terkait polemik TWK di KPK. Para guru besar ini menyatakan, penyelenggaraan TWK melanggar hukum dan undang-undang.
Selain itu TWK juga menyisakan persoalan karena sejumlah pertanyaan yang disodorkan tak sesuai tupoksi, memasuki wilayah pribadi dan melanggar hak asasi.
Koalisi Guru Besar Antikorupsi ini juga mengkritik keputusan KPK yang memberhentikan 51 dari 75 pegawainya yang dinyatakan tak lolos TWK.
Menurut mereka keputusan itu akan berdampak pada penanganan perkara termasuk kasus bantuan sosial hingga suap di Direktorat Pajak. Sebagian besar pegawai yang dipecat adalah para penyelidik dan penyidik senior yang selama ini menjadi tulang punggung KPK.
Tak hanya guru besar dan agamawan, berbagai kelompok masyarakat sipil di Yogyakarta termasuk seniman juga turun gelanggang.
Mereka menggelar berbagai acara mulai dari diskusi, pentas musik hingga pameran foto dan poster guna menyelamatkan KPK.
Acara ini merupakan bagian dari protes terhadap keputusan pimpinan KPK yang tetap melantik para pegawainya yang dinyatakan lolos TWK.