Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Sebut PDI-P dan PAN Cocok Kerja Sama, apalagi Setelah Amien Rais Hengkang

Kompas.com - 28/05/2021, 17:34 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan, partainya memiliki kecocokan dengan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk membangun kerja sama politik.

Hasto mengatakan, kerja sama politik antara dua partai dapat semakin mudah dilakukan setelah pendiri dan mantan Ketua Umum PAN Amien Rais hengkang dari PAN dan kini mendirikan Partai Ummat.

"Kami dengan PAN sangat cocok untuk membangun kerja sama, apalagi setelah saya mendapat bisikan juga dari teman-teman PAN pasca Pak Amien Rais tidak ada di PAN, wah itu makin mudah lagi untuk membangun kerja sama politik," kata Hasto dalam diskusi yang digelar PARA Syndicate, Jumat (28/5/2021).

Baca juga: Gerindra Buka Peluang Usung Prabowo Bersama PDI-P, Pengamat: Terwujud bila PDI-P Rela Nomor Dua

Hasto pun memuji sikap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang ia nilai memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara.

"Ketika ditawari terhadap koalisi partai hanya atas dasar agama, beliau menegaskan itu akan menambah pembelahan yang terjadi. Kita itu negara yang begitu besar dari Sabang sampai Merauke, harus kita jaga marwahnya," ujar Hasto.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyebut partainya cocok berkoalisi dengan dua partai bernuansa Islam lainnya yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut Hasto, PDI-P cocok berkoalisi dengan PPP karena memiliki perasaan senasib selama zaman Orde Baru.

Selain itu, PDI-P dan PPP juga pernah menjalin hubungan baik selama masa pemerintahan Presiden Megawai Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz.

"Terbukti ketika Bu Mega dijodohkan oleh MPR dengan Pak Hamzah Haz bisa bersahabat dengan baik," kata Hasto.

Sementara itu, Hasto menyebut PDI-P dan PKB memiliki basis massa serupa yakni berasal dari kelompok Nahdlatul Ulama.

Hal itu disampaikan Hasto berkaca dari catatan PDI-P bahwa jumlah kepala daerah dari PDI-P yang berafiliasi dengan NU jumlahnya mencapai 101 orang.

Baca juga: Soal Kisruh Internal Terkait Ganjar, Sekjen PDI-P Sebut Dinamika Politik Biasa

Kendati demikian, Hasto mengakui partainya sulit membangun kerja sama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena memiliki ideologi berbeda.

Hasto mengatakan, kesamaan ideologi merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi PDI-P untuk berkoalisi dengan partai lain.

"PDI Perjuangan berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS, saya tegaskan sejak awal," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com