Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPOM: Manfaat Pemberian Vaksin Harus Lebih Besar daripada Risiko

Kompas.com - 28/05/2021, 16:41 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Registrasi Obat dan Juru Bicara Covid-19 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Lucia Rizka Andalusia mengatakan, pihaknya bersama Komisi Penilai Khusus Vaksin Covid-19 mempertimbangkan manfaat pemberian vaksin sebelum diizinkan untuk digunakan.

Manfaat pemberian vaksin itu, kata dia, harus lebih besar dibandingkan dengan risiko yang mungkin akan terjadi.

Hal tersebut disampaikan Lucia dalam diskusi publik bertajuk 'Vaksinasi Covid-19: Apakah Keamanannya Terjamin?' yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Farmasi Universitas Indonesia (FFUI).

Baca juga: UPDATE 28 Mei: Tambah 193, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 50.100 Orang

"Tim BPOM RI bersama Komnas Penilai Khusus Vaksin Covid-19 mempertimbangkan manfaat pemberian vaksin pada seseorang harus lebih besar daripada risiko yang terjadi jika yang bersangkutan tidak divaksinasi," ujar Lucia dikutip dari siaran pers UI, Jumat (28/5/2021).

Ia mengatakan, BPOM terus melakukan pengawasan ketat sejak awal terhadap vaksin Covid-19.

Hal tersebut dilakukan untuk menjamin mutu, khasiat, dan keamanan dari vaksin tersebut.

Penjaminan dari berbagai aspek itu dibuktikan melalui pengawasan dari tahap pre-market hingga post-market vaksin Covid-19.

"Pada kondisi darurat seperti pandemi Covid-19 ini, kami memberikan Emergency Use Authorization (EUA) melalui kriteria-kriteria penting yang harus dipenuhi," kata dia.

Di samping itu, ujar Lucia, pihaknya juga mengawasi keamanan vaksin melalui farmakovigilans berupa aktivitas surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Lebih lanjut ia mengimbau seluruh masyarakat untuk mempercayai kredibilitas BPOM dalam mengawasi keamanan vaksin Covid-19.

Baca juga: Vaksin Dinilai Tidak Ada yang Aman 100 Persen, Perlu Pertimbangkan Efek Samping

Adapun saat ini Indonesia tengah mengejar target vaksinasi Covid-19 mencapai 70 persen populasi penduduk Indonesia atau sekitar 181 juta orang untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity).

Pemerintah memastikan bahwa vaksin yang digunakan Indonesia baik Sinovac, AstraZeneca, maupun Sinopharm aman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com