Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantahan Veronica Koman atas Tudingan Wakil Kepala BIN soal Instabilitas di Papua

Kompas.com - 28/05/2021, 07:29 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen Teddy Lhaksmana Widya Kusuma sempat menyebut nama aktivis hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman dalam rapat Pansus Otonomi Khusus Papua di DPR, Kamis (27/5/2021).

Saat menjelaskan situasi terkini di Papua, Teddy mengatakan bahwa ada kelompok yang memanfaatkan Pekan Olaharga Nasional (PON) XX untuk menciptakan instabilitas di Papua. PON XX rencananya akan digelar di Papua pada 2 Oktober hingga 15 Oktober 2021.

Baca juga: BIN Tuding Veronica Koman dan Benny Wenda Terdeteksi Manfaatkan PON 2021 Ciptakan Instabilitas Papua

Teddy menduga beberapa pihak terlibat dalam upaya tersebut, antara lain Veronica Koman dan tokoh United Liberation for West Papua (ULMWP) Benny Wenda.

"Terdeteksi pula bahwa KSP (kelompok separatis Papua) bermaksud memanfaatkan pelaksanaan PON XX 2021 untuk ciptakan instabilitas, untuk menarik perhatian dunia, antara lain Veronica Koman dan Benny Wenda di luar negeri," kata Teddy, Kamis.

Bantahan Veronica Koman

Saat dikonfirmasi Kompas.com, Veronica membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan pernyataan Teddy merupakan fitnah.

Veronica meminta BIN tidak menciptakan perkara baru terkait Papua.

"Itu fitnah. BIN jangan malah menciptakan perkara baru. Padahal enggak ada yang bawa-bawa PON," kata Veronica.

Baca juga: Bantah Pernyataan Waka BIN soal Instabilitas Papua, Veronica Koman: Itu Fitnah!


Ia mengatakan tidak pernah mengungkit perihal PON XX di Papua.

Bahkan, menurut Veronica, para aktivis pro-referendum Papua juga tidak pernah menyinggung soal penyelenggaraan PON XX.

Menurut dia, justru pihak TNI-Polri yang kerap membawa narasi PON terkait gejolak yang terjadi di Papua.

“Kata-kata PON pernah keluar dari saya itu hanya satu kali, yaitu pada awal tahun lalu. Semenjak itu saya tidak pernah ungkit-ungkit PON. Kalau ada yang bikin gejolak di Papua dengan bawa-bawa PON itu justru dari pihak aparat TNI Polri,” ujar Veronica.

Baca juga: Dituding Manfaatkan PON untuk Instabilitas Papua, Veronica Koman: BIN Jangan Ciptakan Perkara Baru

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com