Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPPA: Indonesia Prioritaskan Pengarusutamaan Gender

Kompas.com - 24/05/2021, 15:32 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menegaskan bahwa Indonesia memprioritaskan pengarusutamaan gender.

Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat kemajuan perempuan dan anak di seluruh pilar pembangunan nasional.

Terlebih dari 270 juta orang penduduk Indonesia, 49,4 persen di antaranya merupakan perempuan.

Baca juga: Menteri PPPA: Laki-laki Harus Dukung Perjuangan Perempuan Capai Kesetaraan Gender

"Indonesia adalah rumah bagi 270 juta orang yang 49,4 persen adalah perempuan sehingga Indonesia memprioritaskan pengarusutamaan perspektif gender untuk mempercepat kemajuan perempuan dan anak perempuan di seluruh pilar pembangunan," ujar Bintang di acara upacara serah terima ketua ASEAN, ASEAN Women Enterpreuners Network (AWEN) secara virtual, Senin (24/5/2021).

Bintang mengatakan, pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini telah memperparah ketidaksetaraan yang ada dan mengungkap kerentanan perempuan dan anak perempuan.

Pandemi tersebut, kata dia, telah menciptakan kemunduran pada kemajuan yang terjadi utamanya di pasar tenaga kerja dan angka ekonomi.

Apalagi secara global, berdasarkan data UN Women September 2020 menunjukkan bahwa pandemi akan meningkatkan angka perempuan miskin di seluruh dunia.

Wabah Covid-19, setidaknya mendorong 47 juta perempuan dan anak perempuan ke dalam kemiskinan ekstrem.

"Sebagai strategi pemulihan ekonomi, pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai program stimulus pada berbagai target sasaran, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang setengahnya dimiliki dan dikelola perempuan," kata dia.

Selain itu, Indonesia juga berupaya membangun literasi digital pengusaha perempuan sebagai keterampilan penting.

Baca juga: Kementerian PPPA Sebut Pengarusutamaan Gender di Indonesia Merangkak

Tujuannya adalah agar bisnis mereka bertahan selama dan pasca pandemi.

"Dari 64 juta UMKM di Indonesia, hanya 12 juta yang menggunakan platform digital untuk mendukung bisnisnya," kata dia.

Oleh karena itu, pihaknya pun bekerja sama dengan mitra dan pemangku kepentingan terkait untuk membaca 30 juta digitalisasi bisnis UMKM pada tahun 2030.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com